Suara.com - Polisi merampungkan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo di kawasan Duren Tiga Jakarta Selatan, Rabu (13/7/2022) dini hari. Hal ini terkait kasus polisi tembak polisi di tempat tersebut.
Diketahui, rumah itu merupakan lokasi penembakan yang dilakukan oleh Bharada E dan menewaskan Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Pantauan di lokasi, olah TKP rampung pada Rabu (13/7/2022) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Garis polisi yang semula terpasang sudah dicopot.
Kondisi di lokasi juga terpantau sepi. Sejumlah petugas kepolisian yang sebelumnya berjaga tampak sudah meninggalkan rumah Irjen Ferdy Sambo.
Sebelumnya, garis polisi telah terpasang di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, Selasa (12/7/2022) malam.
"Iya betul (sudah digaris polisi)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit kepada wartawan.
Pemasangan garis polisi itu, lanjut Ridwan, dilakukan karena Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP.
"Awal olah TKP langsung di garis polisi," katanya.
Pantauan pukul pukul 21.35 WIB, garis polisi itu terpasang di rumah tersebut. Garis polisi tersebut tampak menutup akses jalan yang menuju rumah tersebut.
Terpantau ada mobil warna hitam dengan tulisan Puslabfor. Di sekitar lokasi, juga dijaga pihak kepolisian.
Terpantau ada Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto hingga Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto berada di luar garis polisi.
Tidak hanya itu, awak media juga tidak diperkenankan untuk mendekat ke rumah singgah Irjen Ferdy Sambo.
"Saya pas datang satu jam lalu sudah terpasang (garis Polisi), ujar petugas polisi di lokasi.
Bentuk Tim Gabungan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Tim Khusus yang dibentuknya terdiri dari sejumlah lembaga, Komnas HAM hingga Kompolnas. Tim Khusus yang dibentuk akan dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Berita Terkait
-
Singgung Perkap Waskat Polisi Tembak Polisi, Pengamat: Idealnya Kadiv Propam Dievaluasi Bahkan Dicopot
-
Kasus Penembakan Brigadir J, Pembantu dan Sopir Kadiv Propam Turut Diperiksa Polisi
-
Ini Jawaban Polisi Soal Matinya CCTV di Rumah Kadiv Propam Ferdy Sambo
-
Kasus Saling Tembak di Rumah Dinas Kadiv Propam Disebut Banyak Kejanggalan, Kapolri Bentuk Tim Gabungan
-
Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Polisi Tembak Polisi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya