Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mengusulkan pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi dua bagian. Usulan itu seiring dengan adanya usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk menggabungkan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) ke Jakarta Raya.
Menurut Anwar, usulan Idris tersebut bisa menjadi wacana ke depan. Bukan untuk menggabungkan Bodebek ke Jakarta Raya, melainkan pemekaran Jawa Barat.
"Kalau saya sih mengusulkan memang Jawa Barat itu sudah harus dimekarkan menjadi dua provinsi lagi," kata Anwar dihubungi, Rabu (13/7/2022).
Anwar beralasan pemekaran Provinsi Jawa Barat salah satunya terkait rentang kendali. Pasalnya kota/kabupaten yang memiliki jarak jauh ke pusat provinsi di Bandung, butuh akses lebih dekat guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan antar pemerintahan.
"Walaupun hari ini semua pelayanan lewat online tapi sebenarnya bukan cuma itu kan pelayanan administratif. Tapi pelayanan dalam hal, misalnya pemerataaan pembangunan, nah ini kan juga pelayanan juga itu," ujar Anwar.
Ia melihat apa yang menjadi usulan Idris merupakan sekaligus keluhan terhadap pemerintah. Ia menilai bahwa itu bisa ditangkap sebagai sebuah peringatan.
"Saya nangkep dari keluhan wali Kota Depok itu. Tapi ini sebuah wacana kalau saya lihat ini warning juga bagi pemerintah, tolong dong diperhatikan ini kami Jawa Barat ini sudah minta juga kalau perlu seperti Provinsi Papua, ada pemekaran juga," ucapnya.
Tetapi ditegaskan Anwar saat ini tidak ada pembicaraan maupun pembahasan di Komisi II DPR ihwal pemekaran Provinsi Jawa Barat. Ia mengingat bahwa masih ada status moratorium untuk melakukan pemekaran untuk melakukan pemekaran provinsi, kabupaten/kota.
"Belum, belum karena kalau pemekaran belum bisa karena kita lagi moratorium sekarang," tuturnya.
Baca Juga: Wali Kota Depok Usul Bodebek Gabung ke Jakarta Raya, Komisi II: Ribet, Butuh Proses Panjang
Sebelumnya Anwar mengatakan usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris menjadikan Depok, Bogor dan Bekasi jadi bagian dari Jakarta membutuhkan proses sangat panjang. Ia menganggap usulan itu akan ribet jika benar-benar direalisasikan.
Meski begitu, Anwar berujar bahwa ia memahami keinginan Idris untuk menggabungkan Depok menjadi bagian Jakarta ketimbang Jawa Barat. Menurut dia hal yang menjadi pertimbangan Idris ialah berkaitan dengan aspek rentang kendali.
Di mana Depok yang merupakan daerah pinggiran Jakarta tentu akan lebih mudah mendapatkan akses pelayanan bagi pemerintah maupun masyarakat.
Berbeda cerita pada saat ini, di mana Depok yang menjadi bagian Jawa Barat tentu harus melakukan koordinasi dengan Bandung sebagai pusat provinsi.
"Saya melihat, memahami apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh wali Kota Depok itu muncul dari situ. Dari keinginan untuk bagaimana masyarakat Depok itu bisa untuk dilayani lebih maksimal karena secara geografis kan Depok harus ke Bandung kalau mau berurusan," tutur Anwar.
Menurut Anwar ada aspek-aspek pelayanan yang memang bukan sekadar kepada masyarakat melainkan antara pemerintahan. Aspek pelayanan itu yang tidak serta merta bisa dijangkau oleh kecanggihan teknologi melalui pelayanan secara daring.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi