Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mengusulkan pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi dua bagian. Usulan itu seiring dengan adanya usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk menggabungkan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) ke Jakarta Raya.
Menurut Anwar, usulan Idris tersebut bisa menjadi wacana ke depan. Bukan untuk menggabungkan Bodebek ke Jakarta Raya, melainkan pemekaran Jawa Barat.
"Kalau saya sih mengusulkan memang Jawa Barat itu sudah harus dimekarkan menjadi dua provinsi lagi," kata Anwar dihubungi, Rabu (13/7/2022).
Anwar beralasan pemekaran Provinsi Jawa Barat salah satunya terkait rentang kendali. Pasalnya kota/kabupaten yang memiliki jarak jauh ke pusat provinsi di Bandung, butuh akses lebih dekat guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan antar pemerintahan.
"Walaupun hari ini semua pelayanan lewat online tapi sebenarnya bukan cuma itu kan pelayanan administratif. Tapi pelayanan dalam hal, misalnya pemerataaan pembangunan, nah ini kan juga pelayanan juga itu," ujar Anwar.
Ia melihat apa yang menjadi usulan Idris merupakan sekaligus keluhan terhadap pemerintah. Ia menilai bahwa itu bisa ditangkap sebagai sebuah peringatan.
"Saya nangkep dari keluhan wali Kota Depok itu. Tapi ini sebuah wacana kalau saya lihat ini warning juga bagi pemerintah, tolong dong diperhatikan ini kami Jawa Barat ini sudah minta juga kalau perlu seperti Provinsi Papua, ada pemekaran juga," ucapnya.
Tetapi ditegaskan Anwar saat ini tidak ada pembicaraan maupun pembahasan di Komisi II DPR ihwal pemekaran Provinsi Jawa Barat. Ia mengingat bahwa masih ada status moratorium untuk melakukan pemekaran untuk melakukan pemekaran provinsi, kabupaten/kota.
"Belum, belum karena kalau pemekaran belum bisa karena kita lagi moratorium sekarang," tuturnya.
Baca Juga: Wali Kota Depok Usul Bodebek Gabung ke Jakarta Raya, Komisi II: Ribet, Butuh Proses Panjang
Sebelumnya Anwar mengatakan usulan Wali Kota Depok Mohammad Idris menjadikan Depok, Bogor dan Bekasi jadi bagian dari Jakarta membutuhkan proses sangat panjang. Ia menganggap usulan itu akan ribet jika benar-benar direalisasikan.
Meski begitu, Anwar berujar bahwa ia memahami keinginan Idris untuk menggabungkan Depok menjadi bagian Jakarta ketimbang Jawa Barat. Menurut dia hal yang menjadi pertimbangan Idris ialah berkaitan dengan aspek rentang kendali.
Di mana Depok yang merupakan daerah pinggiran Jakarta tentu akan lebih mudah mendapatkan akses pelayanan bagi pemerintah maupun masyarakat.
Berbeda cerita pada saat ini, di mana Depok yang menjadi bagian Jawa Barat tentu harus melakukan koordinasi dengan Bandung sebagai pusat provinsi.
"Saya melihat, memahami apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh wali Kota Depok itu muncul dari situ. Dari keinginan untuk bagaimana masyarakat Depok itu bisa untuk dilayani lebih maksimal karena secara geografis kan Depok harus ke Bandung kalau mau berurusan," tutur Anwar.
Menurut Anwar ada aspek-aspek pelayanan yang memang bukan sekadar kepada masyarakat melainkan antara pemerintahan. Aspek pelayanan itu yang tidak serta merta bisa dijangkau oleh kecanggihan teknologi melalui pelayanan secara daring.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
Terkini
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta, Ingin Bertemu Prabowo Bahas Dampak Konflik Asia Barat
-
Imbauan Hemat LPG dari Menteri ESDM Tuai Respons Pedagang: Kalau Diirit Bisa Kacau Jualannya!
-
DPR Ingatkan RI Jaga Politik Bebas Aktif di Tengah Ketegangan di Selat Hormuz
-
Kecelakaan di Jatim Melonjak 78 Persen Saat Lebaran, Kapolda: Seimbang dengan Pergerakan Arus
-
Indonesia Siapkan Draft Element Paper untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global
-
Uni Emirat Arab: Amerika Harus Tuntaskan Iran, Tak Boleh Gencatan Senjata
-
Tergiur Penggandaan Black Dollar, WNA Korea Tertipu Duo Liberia di Jakarta
-
1.251 Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Desak Pengawasan dan Sertifikasi Diperketat
-
Bisakah Pertanian Masyarakat Adat Menjawab Krisis Pangan Global? Ini Temuan Terbarunya
-
Transformasi Pengelolaan Kendaraan Operasional: Dari Beli ke Sewa