Suara.com - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta menilai, Partai Amanat Nasional (PAN) dapat menjadi role model etika berdemokrasi dalam penyelenggaran pemilu tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Kaka Suminta saat menyoroti perdebatan dan polemik soal dugaan kampanye Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu.
“Ini menjadi momentum untuk bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk pemantau pemilu dan Bawaslu memahami etika minimal dalam berdemokrasi dan dalam kepemiluan,” kata Kaka Suminta di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/7/2022).
Kaka mengajak dan mendorong semua pejabat negara terkhusus yang memiliki jabatan di partai politik untuk dapat menjaga etika. Menurutnya selama ini bangsa Indonesia sudah terlalu jauh mengabaikan etika berdemokrasi.
“Etika-etika lain harus ditegakkan sudah terlalu jauh bangsa ini mengabaikan etika,” pungkas Kaka.
Sementara itu, Pendiri Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti ingin supaya tidak hanya PAN yang membuat pernyataan terkait permasalahan soal etika ini.
“Tujuannya melaporkan. Pertama tentu memastikan apakah di dalam peristiwa itu terjadi setidaknya dua hal,” ungkap Ray.
Di satu sisi, Ray tahu sebenarnya dugaan ini sudah dibantah oleh PAN yakni kegiatan bukan dilakukan saat menjabat sebagai Mendag.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo membantah tudingan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas memanfaatkan program pemerintah untuk kampanye.
"Bang Zul hadir sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag, acara diadakan di akhir pekan, bukan hari kerja,” kata dia, Jumat (15/8/2022).
Dradjad menjelaskan, seorang menteri memang terbiasa bekerja di luar jam kerja.
"Namun, jika sesekali memakai akhir pekan untuk keluarga atau PAN masa tidak boleh,” kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Aktivis 98 Kritik Pernyataan 'Titik Darah Penghabisan' Kapolri: Siapa yang Mau Dihadapi?
-
Geger! Jutaan Dokumen Rahasia Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Donald Trump Muncul 5.300 Kali
-
Diterpa Isu Reshuffle, Pratikno Tegas Bantah Siapkan Surat Pengunduran Diri
-
Kemenkes: Gas N2O yang Muncul di Kasus Lula Lahfah Punya Aturan Ketat
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
KPK Segera Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex usai Audit Kerugian Negara Rampung
-
Rhenald Kasali: Kita Hidup di Abad Ketidakpastian, Saat Perasaan Menggerakkan Dunia Digital
-
Banjir Ganggu Transjakarta Pagi Ini, 3 Rute Dialihkan dan Sejumlah Halte Tak Terlayani
-
Menag Nasaruddin Umar: NU Pesantren Besar, Kuat karena Akhlak dan Moderasi
-
Prabowo Batal Hadiri Puncak Harlah 1 Abad NU di Istora, Rais Aam Juga Tak Hadir