Suara.com - Aktivis 98 sekaligus politisi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto. Pertemuan antara keduanya diduga terjadi setelah Adian dan aktivis 98 diundang Presiden Jokowi Widodo alias Jokowi membahas terkait konflik agraria.
Foto-fotonya Adian bersama Hadi salah satunya diunggah oleh akun Twitter @TolakHolding. Terlihat keduanya mengenakan pakaian kemeja putih.
"Mantap Bang @AdianNapitupul1 Mari bersinergi dan Sikat Mafia Tanah,” kicaunya.
"Duet Maut Pemberantas Mafia Tanah! #SikatMafiaTanah," komentar akun @Gus_Faisol.
Pada Jumat (15/7/2022) pekan lalu Adian bersama aktivis 98 yang tergabung dalam Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Adian, pertemuan itu dihadiri dirinya beserta tiga aktivis lain, yakni Mustar Bona Ventura, Fendy Mugni dan Musyafaur Rahman.
Dalam pertemuan itu Adian mengaku membahas terkait konflik agraria dan perekonomian. Di sisi lain, Presiden Jokowi menurutnya juga meminta aktivis 98 berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dalam membantu persoalan tanah.
"Presiden juga meminta kami aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementerian termasuk Kementerian ATR/BPN," ungkap Adian.
Sindikat Mafia Tanah
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan 30 orang sebagai tersangka dalam kasus sindikat mafia tanah. Dari puluhan tersangka, 13 di antaranya merupakan pegawai BPN.
Baca Juga: Pemilik Tanah di Jalan AP Pettarani Makassar Diduga Jadi Korban Mafia Tanah
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto mengklaim akan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Dia menegaskan itu sesuai perintah Presiden Jokowi.
“Saya akan terus berkoordinasi dengan jajaran Polri, Polda di seluruh wilayah untuk bersama melaksanakan tugas yaitu memberantas mafia tanah,” kata Hadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (18/7/2022).
Rakyat, lanjut Hadi, membutuhkan kenyamanan dan keamanan. Jangan sampai rakyat yang memiliki tanah secara sah menjadi korban penggusuran akibat mafia tanah.
“Kita tidak ingin rakyat memiliki tanah sah tiba-tiba datang buldoser menggusur,” kata dia.
Berita Terkait
-
Pemilik Tanah di Jalan AP Pettarani Makassar Diduga Jadi Korban Mafia Tanah
-
Polisi Diminta Tingkatkan Koordinasi dengan Kementerian Agraria untuk Berantas Mafia Tanah
-
Ditreskrimsus Polda Jateng Tetapkan 12 Tersangka Kasus Mafia Tanah
-
Begini Cara Pegawai BPN Jadi Mafia Tanah dan Ambil Untung dari Masyarakat
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Berapa Sisa Populasi Gajah Sumatera? Viral Ikut Terseret Banjir
-
TelkomGroup Perkuat Pemulihan Layanan dengan Tambahan Backup Satelit di Wilayah Bencana Sumatra
-
Berapa Korban Banjir Sumatera Per 30 November 2025? Ini Data BNPB
-
Mangrove Bukan Sekadar Benteng Pesisir: Lebih dari Penjaga Karbon, Penopang Kehidupan Laut
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil