Suara.com - Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengatakan Australia menentang hukuman mati terhadap pegiat demokrasi yangdilakukan junta militer Myanmar. Ia juga menyerukan agartahanan yang ditangkap secara tidak sah dibebaskan dan Myanmar menghentikan tindak kekerasan.
Setelah dieksekusinya empat priapejuang HAM di Myanmar, keluarga dari mereka yang dieksekusi masih tidak mengetahui mengapa anggota keluarga mereka meninggal dan di mana jasadnya.
Setelah dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan rahasia bulan Januari dan April lalu, empat pejuang demokrasidituduh membantu gerakan perlawanan sipil menghadapi junta militer dalamkudeta bulan Februari 2021.
Di antara mereka yang dieksekusi adalah pegiat demokrasiKyaw Min Yu, yang lebih dikenal dengan nama Jimmy, sertamantan politisi yang menjadi artis hip hop, Phyo Zeya Thaw, yang merupakan sekutu dekat dengan mantan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan memiliki hubungan dekat dengan Australia.
Dua pria lain yang dieksekusi adalahHla Myo Aung danAung Thura Zaw.
Media milik Pemerintah Myanmar melaporkaneksekusi pertama yang dilakukan dalam 30 tahun terakhir di negeri tersebut sudah dilaksanakan.
"Hukuman itu sudah dilakukan," lapor media tersebut, namun tidak mengatakan kapan dan bagaimana metode eksekusi. Tapi diketahui pelaksanaan hukuman matidi Myanmar biasanya dilakukan dengan cara digantung.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan hari Selasa, Menlu Penny Wong mengatakan Australia menentang pelaksanaan hukuman mati dalam bentuk apa pun.
Dia juga menyerukan agar rejim di Myanmar menghentikan tindak kekerasan dan melepaskan semua tahanan yang dipenjarakan secara tidak adil.
Baca Juga: Myanmar Dikutuk Tetangga Gegara Eksekusi Mati 4 Aktivis Demokrasi
"
"Australia terkejut dengan eksekusi empat pejuang pro-demokrasi di Myanmar dan mengutuk keras tindakan rejim militer Myanmar," katanya.
""Sanksi terhadap anggota rejim militer Myanmar sedang dipertimbangkan dengan serius.
"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap keluarga dan sanak famili mereka sudah meninggal sejak kudeta terjadi."
Ketua ASEAN saat ini, yaitu Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, mengeluarkan pernyataan pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukansepekan menjelang pertemuan para menteri ASEAN sebagai "hal yang sangat disesalkan".
PM Sen mengirimkan surat kepada pimpinan junta militer, Min Aung Hlaing, bulan lalu mendesak agar pelaksanaan hukuman mati tidak dilakukan.
Berita Terkait
-
AllianzGI Indonesia Perluas Akses Solusi Investasi Global Berbasis USD
-
Dari UMKM ke Standar Global, Ketika Industri Kosmetik Lokal Didorong Naik Kelas
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Bojan Hodak Bawa Kabar Baik Jelang Persib vs PSBS Biak, Apa Itu?
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Antisipasi Puncak Cuaca Ekstrem, BPBD Tebar 2,4 Ton Bahan Semai di Hari Keenam OMC
-
Wacana Polri di Bawah Kementerian Mengemuka, Yusril Tegaskan Masih Tahap Opsi Reformasi
-
Ratusan Warga Serang Masih Mengungsi, Banjir Dominasi Bencana Hidrometeorologi
-
Drama Sidang Korupsi: Hakim Ad Hoc Walkout Tuntut Gaji, Kini Diperiksa KY
-
Antisipasi Jalan Rusak akibat Banjir, Dinas Bina Marga DKI Lirik Aspal 'Sakti' yang Bisa Serap Air
-
Pascabencana Bireuen, Mendagri Tito Tinjau Infrastruktur Jembatan
-
Keterlibatan TNI-Polri Jadi Petugas Haji 2026 Melonjak Drastis, Menhaj: Naik Hampir 100 Persen Lebih
-
Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan
-
Tunjangan Panitera Cuma Rp400 Ribu, DPR Peringatkan Bahaya: Kualitas Pengadilan Taruhannya!
-
MBG Bertransformasi: dari Piring Makan ke Jaring Pengaman Sosial