Data dari AAPP menunjukkan kebanyakan mereka dijatuhi hukuman menurut UU Terorisme atau Pasal 302 hukum pidana setempat mengenai hukuman terhadap kasus pembunuhan.
Tetapi U Bo Kyi mengatakan hukum pidana di negeri itu digunakan "sebagai senjata untuk menindas warga".
Menurut AAPP, lebih dari 2100 orang tewas di tangan junta militer sejak kudeta terjadi, dan sejumlah tentara yang melarikan diri dari kesatuan mereka mengatakan kepada BBC jika militer membakar orang hidup-hidup dan memerkosa perempuan.
Anak-anak jadi sandera menurut PBB
Pelapor khusus PBB Tom Andrews kepada Radio ABC pekan ini mengatakan eksekusi terhadap empat tahanan politik tersebut adalah "tindakan yang dilakukan oleh junta yang panik".
Dari sekitar 14 ribu orang yang ditahan sejak kudeta, menurut PBB 1.400 orang di antaranya adalah anak-anak.
"Ada 61 anak-anak yang ditahan junta sebagai sandera sehingga orang tua mereka atau anggota keluarga yang lain menyerahkan diri," katanya.
"Jadi eksekusi ini adalah dalam konteks tindakan brutal yang sangat mengerikan dan mendalam, yang menjadi mimpi buruk bagi warga Myanmar yang hidup di negeri tersebut."
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengatakan Australia sangat "prihatin" dengan eksekusi dan menyerukan diakhirinya kekerasan dengan mempertimbangkan penambahan sanksi terhadap rezim militer.
Juru bicara militer Myanmar, Zaw Min Tun, membela keputusan melakukan eksekusi dengan mengatakan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Baca Juga: Junta Militer Myanmar Bebaskan Ribuan Tahanan Politik
"Saya tahu ini akan menimbulkan kritikan, namun ini dilakukan demi keadilan. Bukan masalah pribadi," katanya.
Kementerian Luar Negeri Myanmar juga mengkritik negara-negara yang mengutuk eksekusi.
"Kementerian melihat bahwa keprihatinan dan kritik mengenai tindakan legal yang dilakukan Pemerintah Myanmar sama dengan campur tangan terhadap masalah dalam negeri dan secara tidak langsung mendukung terorisme," kata mereka dalam pernyataan.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News
Berita Terkait
-
Cristiano Ronaldo Belum Pikirkan Pensiun, Fokus Ukir Sejarah di Piala Dunia 2026
-
Ketidakhadiran Andrie Yunus di Sidang Berujung Kritik Hakim: Dinilai Lecehkan Pengadilan
-
Harga Pertamax Makin Mahal, Benarkah Mengisi BBM di Pagi Hari Lebih Untung?
-
Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Grup Salim (SIMP), Kejaksaan Agung Periksa Maybank
-
'Perang Senyap' Terhadap Rupiah, Operasi Destabilisasi Ekonomi di Balik Narasi '1998 Redux'
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Ketidakhadiran Andrie Yunus di Sidang Berujung Kritik Hakim: Dinilai Lecehkan Pengadilan
-
Pertamax Naik Tajam, DPR Prediksi Inflasi Nasional Ikut Terdorong
-
Singgung Lagu Mas Bahlil Ganteng, Mufti PDIP Kritik Kenaikan BBM: Kapan Pemerintah Memahami Rakyat?
-
Kenaikan Pertamax Jadi Sinyal Pemerintah Mulai Realistis Kurangi Beban APBN
-
Setahun Berjalan, Prof Nuh Soroti Dua Aspek Utama dalam Evaluasi Sekolah Rakyat
-
Mengapa Lahan Basah Kecil Perlu Diperhitungkan dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim?
-
Mensos Gus Ipul dan Kepala KSP Bahas Perkembangan Program Sekolah Rakyat
-
Dipecat dari TNI, Hakim Sebut Dua Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus Khianati Rakyat
-
Pertamax Naik Rp16.250 per Liter, Driver Ojol Khawatir Pendapatan Makin Tergerus
-
Vonis Banding, Kerry Adrianto Kena Tambahan Uang Pengganti Rp 10,5 Triliun