Suara.com - Polisi mengklaim telah mengidentifikasi pelaku yang mengedit wikipedia biodata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menerima suap dari Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo terkait kasus penembakan Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis menyebut pelaku teridentifikasi berjumlah satu orang.
"Baru satu orang teridentifikasi," kata Aulia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Aulia berharap pelaku dapat segera tertangkap. Sehingga dapat diketahui motif di baliknya.
"Mudah-muhaan enggak lama lagi sudah bisa kami mintai keterangan yang bersangkutan, apa motifnya, maunya, kenapa berbuat seperti itu," katanya.
Dilaporkan Sahabat Polisi
Pihak yang mengatasnamakan diri dari Sahabat Polisi Indonesia sebelumnya melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dan tergerak dengan Nomor: LP/B/3806/VII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 26 Juli 2022.
"Saya melaporkan penggunan anonimnya, saya laporkan hari ini dengan dugaan Pasal 14 Ayat 2 dan pasal 15 tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan," kata Ketuw Umum Sahabat Polisi Indonesia, Fonda di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Selain menyebut Fadil menerima suap dari Sambo, dalam Wikipedia yang diedit tersebut disebutkan juga kalau Fadil tidak menangkap Ferdy Sambo selaku otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
Baca Juga: Profil Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Sedang Diterpa Hoaks di Wikipedia
Menurut Fonda, ulah pelaku tidak bertanggung jawab ini sangat berbahaya lantaran dituding telah menyebarkan berita bohong. Atas hal itu, Fonda berharap pihak Wikipedia dapat lebih selektif terhadap permohonan perubahan biodata seseorang.
"Saya berharap editor dari Wikipedia nanti bilamana ada pengajuan permohonan perubahan data mohon dikonfirmasi dulu atau menanyakan data terkait yang akan mengubah-ubah data tersebut dalam Wikipedia," katanya.
"Bayangkan kalau setiap toko publik nanti ke depannya terus dapat suntingan yang akan berbahaya karena akan menimbulkan kegaduhan."
Berita Terkait
-
Klaim Kurang Sehat, Roy Suryo Sempat Mampir ke RS Sebelum Penuhi Panggilan Polda Metro Hari Ini
-
Profil Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Sedang Diterpa Hoaks di Wikipedia
-
Minta Roy Suryo Ditahan Setelah Jadi Tersangka Kasus Meme Stupa Mirip Jokowi, Tokoh Buddhis: Tidak Ada yang Kebal Hukum
-
5 Fakta Kasus Profil Kapolda Metro Jaya Fadil Imran Diedit Terima Suap dari Ferdy Sambo di Wikipedia
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'
-
Menteri PKP Maruarar Sirait Targetkan 2.603 Hunian Tetap di Sumatra Rampung Mei 2026
-
DPR Minta Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Jangan Sampai Sia-sia Akibat Lingkungan Tak Terurus