Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan keefektifan dunia digital dalam proses kampanye sebuah partai politik. Namun menurutnya perlu ada upaya lebih untuk bisa meraup suara riil dari media sosial.
Hal tersebut disampaikannya melalui diskusi yang digelar mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bertajuk "Strategi Digitalisasi Pemasaran dan Kampanye Politik Pada Pemilu 2024", Jumat (29/7/2021).
"Digitalisasi menjadi cara mudah untuk mempengaruhi audiens. Lewat media sosial yang saya punya, saya dengan mudah menjangkau orang di daerah saya, dan juga lebih efektif," kata Mardani.
Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa 'pasukan darat' juga tidak bisa dikesampingkan. Karena, kata dia, suka saja tidak cukup, karena harus bisa memastikan mereka yang suka itu harus juga memilih.
Senada dengan Mardani, kampanye digital juga dimanfaatkan oleh politisi muda Golkar yang juga Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan. Menurutnya, kampanye digital bisa menjangkau dengan mudah pemilih yang menggunakan media sosial.
"Pengalaman di Tangerang Selatan, di mana sebagian besar telah menggunakan media sosial, itu kami maksimalkan untuk meraup suara. Namun tetap harus dengan strategi, karena media sosial menyesuaikan dengan karakteristik, usia, pendidikan, akan berbeda," ungkap Pilar.
Akan tetapi, pengamat politik Hendri Satrio menyebut kalau aktivitas di media sosial tidak berbanding lurus dengan elektabilitas partai politik maupun politisi. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh KedaiKOPI, bahwa media yang paling dipercaya masyarakat saat ini masih dipegang oleh media konvensional seperti televisi, sementara media sosial menjadi media paling tidak dipercaya oleh publik.
"Bahkan, suka atau tidak suka, selain TV, yang bisa diandalkan dan efektif ialah baliho-baliho. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan media digital, selain tentunya harus dilihat dulu ceruk pemilihnya," ujarnya.
Terkait pemilih pemula, Hendri juga mengungkap bahwa anak-anak muda yang memenuhi media sosial saat ini masih belum menjadi pemilih yang independen. Itu berdasarkan data, di mana pilihan politik mereka masih terpengaruh oleh orang lain.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Tak Diterima Dimana Pun, Ia Akan Balik ke Sporting Lisbon?
"Anak-anak yang baru mencoblos di 2024, pada saat memilih dipengaruhi pilihan orang lain, misalnya orang tua mereka," ucapnya.
Sementara itu, Peneliti BRIN dan Pengajar di Magister Ilmu Komunikasi UMJ, Prof. Siti Zuhro menegaskan bahwa yang terpenting dalam menyambut pemilu mendatang ialah pembenahan pola kampanye partai politik. Menurutnya, parpol harus berbenah dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
Terkait digitalisasi, Siti Zuhro menuturkan, fenomena tersebut juga harus menjadi perhatian partai politik. Karena hal ini merupakan salah satu upaya agar publik merasakan kehadiran partai politik.
"Karena bagi partai politik, kampanye merupakan hal yang terus menerus diadakan. Partai harus mempu adaptif, inovatif dan menghadapi kebaruan, sebab jika tidak, animo masyarakat akan menurun,”jelas Siti.
Lebih lanjut, Dekan FISIP UMJ, Evi Statispi menyatakan bahwa fenomena serba elektronik seharusnya menjadi dasar untuk menggunakan instrumen digital dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Penyelenggara pemilu dalam hal ini didorong melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Evi berpesan kepada mahasiswa agar berperan aktif dalam mensosialisasikan cara memilih pemimpin yang baik.
Berita Terkait
-
Pendaftaran Partai Politik Bakal Calon Peserta Pemilu 2024 Dimulai 1 Agustus 2022
-
KPU RI Berharap Realisasi Anggaran 2022 untuk Pemilu Masih Bisa Direvisi
-
Bertemu dengan PKS, PP Muhammadiyah Sampaikan Pesan: Jangan Sampai Persatuan Bangsa Tercabik Gegara Pilpres 2024
-
KPU Kepri Sosialiasi: 38 Parpol Telah Terdaftar Sedang Diverifikasi Administrasi
-
PKS Kunjungi PP Muhammadiyah Siang ini, Minta Nasihat Untuk Hindari Polarisasi Pemilu 2024
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar