Suara.com - Blok Politik Pelajar (BPP) membatalkan aksi 'Ramai-Ramai Lempar Botol Pipis' ke Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo). Aksi simbolik itu merupakan bentuk protes penolakan atas kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang mengakibatkan sejumlah aplikasi diblokir sehingga tidak dapat diakses.
Sesuai agenda, pelemparan botol pipis seharusnya dilaksanakan pada Senin (1/8/2022) pukul 14.00 WIB ke Kantor Keminfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Dalam keterangan tertulisnya, Anggota BPP Iqbal Ramadhan mengatatakan diurungkan aksi itu, karena beberapa pertimbangan. Salah satunya, karena adanya audiensi yang akan dilakukan Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat.
"Blok Politik Pelajar menghargai proses advokasi yang sedang dilakukan oleh Koalisi Advokasi Permenkominfo 5/2020 (selanjutnya disebut Koalisi)," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepadanya Suara.com, Senin (1/8/2022).
Namun kata Iqbal, BPP tidak tergabung dalam koalisi itu.
Disamping itu, BPP menganggap bahwa tajuk atau tagar #BlokirKominfo milik dan/atau dapat digunakan oleh Publik tanpa persetujuan dan izin pihak manapun untuk dapat menuangkan ekspresinya atas tindakan pemblokiran yang dilakukan Kemkominfo.
"Namun belakangan diketahui berdasarkan rilis Koalisi pada 31 Juli 2022 bahwa #BlokirKominfo milik dan/atau bertautan dengan kerja-kerja advokasi yang dilakukan Koalisi tersebut sehingga memunculkan tudingan oleh Koalisi bahwa aksi yang diinisiasi oleh Blok Politik Pelajar dan Warganet di Facebook dengan menggunakan #BlokirKominfo merupakan tindakan provokatif dan kontraproduktif terhadap proses advokasi yang berlangsung," jelas Iqbal.
Tudingan provokatif dan kontraproduktif ke BPP, juga menjadi salah satu alasan mereka membatalkan aksi simboliknya.
"Kami lebih baik memutuskan untuk mengurungkan aksi ini daripada dilihat sebagai 'penyulut' kegagalan advokasi di kemudian hari. Diketahui juga bahwa akan ada pertemuan audiensi antara Koalisi dengan Kemkominfo dalam waktu dekat sehingga aksi ini dipandang akan mengganggu ketertiban proses tersebut," kata Iqbal.
Baca Juga: Kominfo Cabut Sementara Blokir PayPal: Supaya Masyarakat Bisa Migrasi
BPP juga menjawab tudingan yang menyebut aksi 'Ramai-Ramai Lempar Botol Pipis ke Keminfo' merupakan perbuatan kekerasan dan
nir-kemanusiaan, tidak tepat.
"Pertama, tindakan ini ditujukan kepada instansi dan dilakukan terhadap benda mati (gedung/perkantoran). Kedua, tindakan melempar botol pipis ke Kantor Kemkominfo juga bukan merupakan tindakan kekerasan terhadap manusia," jelas Iqbal.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS