Suara.com - Anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rasyidi memprotes kebijakan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI yang masih mengadakan rapat daring atau online. Menurutnya, rapat secara daring sudah tidak relevan dilakukan pada kondisi saat ini.
Pantauan Suara.com pada rapat paripurna yang digelar pada Selasa (3/8/2022) pagi, jumlah anggota yang hadir secara langsung tampak sedikit. Berdasarkan data absensi, hanya 15 anggota yang datang langsung ketika rapat berlangsung sampai pukul 12.00 WIB.
Mayoritas legislator Kebon Sirih ini hadir melalui aplikasi Zoom Meeting yang disediakan oleh Setwan DPRD DKI.
Kebijakan rapat hybrid atau gabungan online dengan datang langsung ini sudah berlangsung selama masa pandemi Covid-19. Tujuannya untuk mencegah penularan virus di ruangan terjadi pada para anggota dewan.
Menurut Rasyidi, dengan Jakarta yang saat ini menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1, seharusnya tidak ada lagi anggota yang hadir rapat via Zoom. Apalagi sudah banyak kegiatan yang memang dihadiri 100 persen kapasitas.
Bahkan ia mencontohkan cucunya yang bersekolah pun sudah menjalankan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.
"Saya ingin menyampaikan kepada pimpinan agar kebijakan menggunakan Zoom di DRPD DKI Jakarta ini seyogyanya sudah ditarik karena cucu saya TK, ada kelas 4 ada kelas 6 (SD) semua mereka masuk sekolah dan menggunakan masker tidak menggunakan Zoom," ujar Rasyidi di gedung DPRD DKI, Rabu (3/8/2022).
Tak hanya sekolah, kegiatan resepsi pernikahan pun juga disebutnya sudah dihadiri banyak orang. Ia mencontohkan pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mutiara Annisa Baswedan dengan Ali Saleh Alhuraebi pada pekan lalu yang dihadiri banyak orang.
Resepsi dilangsungkan selama tiga hari dari 29 sampai 31 Julo di Candi Bentar, Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara. Pejabat nasional dan daerah sampai masyarakat yang diundang menghadiri langsung acara ini.
"Kemarin kita waktu di rumah pak gubernur itu pesta ramainya bukan main tidak ada masalah," ucapnya.
Dengan demikian, ia lantas meminta kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Firmansyah untuk mengkaji ulang kebijakan rapat hybrid ini.
"Oleh karena itu saya pikir pak Sekwan coba dikaji ulang apakah memang sudah harus masih pakai Zoom," pungkasnya.
Berita Terkait
-
5 Jenis Ending Cerita yang Bisa Dicoba, Yuk Terapkan!
-
Wow! Sekarang Zoom Menyediakan Fitur Bahasa Indonesia
-
Bambang Widjojanto Mundur Dari Tim Think Tank Anies, Ketua Fraksi PDIP: TGUPP DKI Tak Berdampak Berarti
-
Sulitkan Warga, Kenneth PDIP Minta Anies Pikir Ulang Rencana Perubahan Nama Jalan Gelombang Dua
-
Izin Usaha Holywings Baru Dicabut Setelah Promo Miras Gratis untuk Muhammad, PDIP Kritik Pengawasan Pemprov DKI Lemah
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar