- Ray Rangkuti menyebut pemerintahan Prabowo berpotensi menjadi era dengan jumlah penangkapan aktivis terbanyak akibat sikap kritis mereka.
- Pasca penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, empat aktivis dan akademisi dilaporkan ke polisi pada 16 April 2026.
- Lebih dari seribu anak muda kini menghadapi proses hukum yang dinilai dapat mengaburkan tujuan penegakan hukum serta keadilan.
Suara.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut Prabowo Subianto berpotensi menjadi presiden yang pada eranya paling banyak aktivis dipolisikan dan ditangkap.
Ray mengungkapkan bahwa dalam sepekan terakhir, setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, terdapat sejumlah laporan terhadap aktivis dan akademisi.
“Dalam seminggu terakhir setelah Andrie Yunus disiram air keras, sudah ada 4 aktivis dan akademisi yang dilaporkan ke polisi,” kata Ray dalam acara halal bihalal Komunitas Ciputat bertajuk “Sebelum Halal Bihalal Ditertibkan!” pada 16 April 2026.
Menurut dia, pelaporan terhadap aktivis dan akademisi tersebut berpotensi mengaburkan proses penegakan hukum.
“Pelaporan-pelaporan seperti ini tidak dengan sendirinya menjelaskan penegakan hukum. Laporan-laporan seperti ini bahkan berpotensi mengaburkan penegakan hukum dan keadilan. Sebab, sangat mungkin mereka yang dituduh makar dan sebagainya akan melakulan pelaporan balik. Dan begitulah seterusnya,” ujarnya.
Ray juga menyebut jumlah anak muda yang menghadapi proses hukum karena sikap kritis terus bertambah.
“Sudah seribuan lebih anak muda yang kini menghadapi pengadilan karena sikap kritis mereka,” ucapnya.
Ia kemudian mempertanyakan arah penegakan hukum di masa pemerintahan saat ini.
“Apakah ini tidak cukup? Apakah pemerintahan Prabowo akan dikenang sebagai pemerintahan yang paling banyak menahan warganya karena sikap kritis mereka? Apakah sejarah Orde Baru terulang kembali, di mana banyak warga, karena sikap kritisnya, dipenjara?” pungkas Ray.
Baca Juga: Feri Amsari Dilaporkan ke Polisi Usai Sebut Pemerintah Berbohong soal Swasembada Pangan
Berita Terkait
-
Feri Amsari Dilaporkan ke Polisi Usai Sebut Pemerintah Berbohong soal Swasembada Pangan
-
Mengapa Prabowo Membeli Minyak Rusia?
-
Dukungan ke Saiful Mujani Mengalir dari Aktivis, Soroti Kebebasan Kritik di Era Prabowo Subianto
-
Dituding 'Menjilat' Prabowo Terkait Selat Hormuz, Gus Miftah: Ini Soal Keyakinan!
-
Kepada Bahlil, Prabowo Perintahkan Sikat Tambang Ilegal di Hutan: Diberi Waktu Satu Minggu
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Israel Tembak Mobil Pengangkut Air di Gaza, Kakak Beradik Tewas Mengenaskan
-
Pramono Klaim Jakarta Makin Digdaya: Ekonomi Melesat, Kemiskinan Turun, dan Belanja APBD Cetak Rekor
-
Operasi Serentak, Pemprov DKI Angkut 68 Ribu Ikan Sapu-Sapu dari Perairan Jakarta
-
Ancaman El Nino di Depan Mata, Pramono Siapkan Jurus Jaga Stok Beras hingga Daging
-
Feri Amsari Dilaporkan ke Polisi Usai Sebut Pemerintah Berbohong soal Swasembada Pangan
-
Usulan Gibran Soal Hakim Ad Hoc Dikritik, KontraS: Tak Ada di Aturan, Lebih Tepat Koneksitas
-
Di Tengah Tantangan Lingkungan, Bagaimana Industri AMDK Bertransformasi ke Arah Hijau?
-
KPK Bongkar Titik Rawan Korupsi Program MBG, Dari Regulasi Lemah hingga Konflik Kepentingan
-
Sampah Jadi Pundi Rupiah: Cara Warga Kutawaru Ubah 240 Ton Limbah Jadi Destinasi Wisata
-
Ketua Ombudsman Terseret Kasus Nikel, Komisi II DPR Akui Luput dan Sampaikan Maaf