Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak mempermasalahkan perubahan penjenamaan rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, yang penting bagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ialah akte legalnya saja.
"Itu kan selera masing-masing," kata Budi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Budi kemudian menyebut kalau Anies sempat membicarakan perihal penjenamaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat dengannya.
"Terus terang sempat bicara dengan saya. Mesti dibedakan apa nama legalnya dan nama branding-nya. Misalnya ada rumah sakit (namanya) pakai hospital, kalau kita lihat logonya hospital, tapi di aktenya tetap pakai rumah sakit," jelasnya.
"Jadi update yang disampaikan ke kami secara legal tetap rumah sakit, tapi branding (merek) logonya memakai definisi rumah sehat," tambah Budi.
Budi menerangkan kalau tidak ada perubahan yang berkenaan dengan legalitas RSUD di wilayah DKI Jakarta.
"Itu seperti perubahan logo sehingga bisa memberikan pesan, perubahan logo memberikan pesan seperti itu," katanya.
"Kalau bagi kita yang penting aktenya legal pakai apa," sambungnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya melakukan perubahan penjenamaan pada rumah sakit milik pemerintah daerah di wilayahnya.
Baca Juga: Ratusan Ton Sampah di Daerah Ini Tak Terangkut ke TPA, Ini Penyebabnya
Anies menyebut bahwa setelah jenamanya diubah menjadi rumah sehat, rumah sakit juga akan menjalankan upaya promotif dan preventif, mempromosikan pola hidup sehat dan pencegahan penyakit. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Pasien Suspek Cacar Monyet di Jateng Diisolasi, Kemenkes Lakukan Penelusuran Kontak Erat
-
Menkes Akui Tengah Menelusuri Kontak Erat Pasien Suspek Cacar Monyet di Jateng
-
Menteri Kesehatan Australia Perkirakan Gelombang Penularan Kasus Omicron Sudah Melewati Puncaknya
-
Anies Baswedan Ubah RSUD DKI Jadi Rumah Sehat, Menkes Sebut Cuma Branding
-
Anies Ubah RSUD Jadi Rumah Sehat
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Kunjungi Sekolah Rakyat Gresik, Gus Ipul Pantau Program Taruna Bhakti Nusantara
-
GEMPAR di Pasar Ngijon, Strategi Sleman Wujudkan Pasar Nyaman dan Ekonomi Berdaya
-
Menteri ATR Nusron Wahid Ungkap Banyak Laut di Batam Dikapling Tanpa Izin PKKPRL
-
Bukan Indonesia! Vietnam Disebut Negara ASEAN Paling Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia
-
Danantara Housing Expo 2026 Hadir untuk Wujudkan Rumah Idaman, Tawarkan DP Mulai 1%
-
5 Rekomendasi Drama China Tayang Agustus 2026: Dari Romansa Modern hingga Costume Drama
-
5 Serum Vitamin C dan Niacinamide untuk Cerahkan Kulit Kusam, Mulai Rp20 Ribuan
-
BRI Dorong Remitansi PMI Jadi Modal Usaha Produktif Melalui Pelatihan Kewirausahaan di Taiwan
-
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah
-
Rp11,3 Triliun Digelontorkan, BNPP Fokus Benahi Empat Masalah Besar Kawasan Perbatasan RI