Suara.com - Fraksi PKS di DPR mengkritik pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung garapan China. Proyek tersebut disebut sudah salah sejak awal.
"Ini menurut kami dari awal sudah menuai kritik dan protes. Karena kami mencatat ada masalah dalam kebijakan tidak dilakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam," ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Apalagi diketahui, pemerintah pada awalnya menjanjikan proyek tersebut murni business to business atau B2B.
Tetapi kekinian, akibat pembengkakan biaya, pihak China justru meminta Indonesia ikut menanggung beban biaya lewat APBN.
"Kita lihat di awal proyek kereta cepat ini dikatakan oleh menteri terkait ini adalah B2B kemudian bergeser menjadi tanggungan pemerintah, kok bisa?" kata Jazuli.
Usul DPR Bentuk Pansus Hak Angket
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berpotensi didani APBN imbas proyek yang mengalami pembengkakan anggaran. Menanggapi itu Fraksi PKS di DPR mengusulkan pembentukan pansus hak angket.
Jazuli mengatakan usulan pembentukan pansus hak angket iti dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting atas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. Ia berujar PKS berharap pemerintah tetap mengedapankan akuntabilitas dan pengelolaan dan penggunaan anggaran.
"Karena proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi persoalan dan masalah maka kami Fraksi PKS mengusulkan dibentuknya pansus hak angket, untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini," kata Jazuli.
Baca Juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Bakal Jalani Tes Dinamis November, Bertepatan dengan G20
Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang digagas Pemerintah Indonesia dengan menggandeng investor dari China, mengalami pembengkakan anggaran.
Alhasil, China melalui China Development Bank (CDB) meminta Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya tersebut.
Bagaimana latar belakang permintaan CDB tersebut? Berikut ulasannya.
Pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung timbul seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi dalam proyek tersebut.
Adapun cost overrun dalam proyek KCJB adalah sebesar 8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp114 triliun rupiah.
Jika dilihat dari angka tersebut, maka biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp27,09 triliun, dari anggaran awal sebesar 6,07 dolar AS ekuivalen Rp86.5 triliun.
Tag
Berita Terkait
-
Mau Dalami Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Fraksi PKS Usul DPR Bentuk Pansus Hak Angket
-
Menhub: Naik Kereta Cepat Perjalanan dari Jakarta ke Bandung Butuh 36 Menit
-
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disebut Bakal Jalani Tes Dinamis November, Bertepatan dengan G20
-
11 Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Rampung
-
Rangkaian Kereta Cepat Jakarta Bandung Mulai Dikirim dari China Hari Ini
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
Terkini
-
KKP Kerahkan 1.142 Taruna ke AcehSumatra, Fokus Bersihkan Lumpur Pascabencana
-
Airlangga Hartarto Mendadak Muncul di Gedung KPK, Ada Apa?
-
KLH Siapkan Gugatan Triliunan untuk 6 Perusahaan Terduga Biang Banjir Sumatra
-
Kamuflase Bus Pekerja: Strategi PT GAN Kelabuhi Bea Cukai demi Keluarkan Barang Tanpa Izin
-
Ratusan Pengemudi Ojol Demo di Depan Kedubes AS, Sindir Janji Jokowi Soal Payung Hukum
-
Misteri Jurist Tan Dijuluki 'Bu Menteri': Hakim Gregetan, Jaksa Didesak Segera Tangkap Buronan Ini
-
YLKI Catat 1.977 Aduan Konsumen Sepanjang 2025, Jasa Keuangan Paling Dikeluhkan
-
KPK Periksa Sekretaris Camat dan 5 Direktur Swasta dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi
-
Tragedi Utang di Bekasi: Teman Lama Tega Habisi Nyawa MDT, Jasad Dibuang di Kuburan
-
Lingkaran Setan Suap Bupati Bekasi, KPK Panggil 5 Bos Proyek dan Sekcam Sekaligus