Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan ada indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir J. Indikasi ini mengarah pada obstruction of justice atau upaya penghambatan penegakan hukum.
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menjelaskan salah satu dugaan obstruction of justice dalam kasus terbunuhnya Brigadir J adalah adanya perusakan tempat kejadian perkara atau TKP.
"Makanya salah satu fokus kami misalnya soal obstruction of justice dalam konteks kepolisian itu perusakan tempat kejadian perkara," kata Choirul Anam di Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Komnas HAM, lanjutnya, masih mendalami dan memperhatikan terkait obstruction of justice dalam kasus Brigadir J. Pasalnya apabila terbukti dan benar ditemukan, maka itu adalah bagian dari pelanggaran HAM.
"Jadi kalau pertanyaannya saat ini banyak ditemukan indikasi adanya pelanggaran HAM khususnya soal obstruction of justice? Indikasinya sangat kuat," teragnya.
Choirul menerangkan obstruction of justice dalam konteks hukum biasa, atau khususnya kasus Brigadir J, biasa terkait dengan perusakan TKP, pengaburan cerita dan lain sebagainya.
Namun dalam konteks HAM, obstruction of justice memiliki konteks yang lebih luas dan mengarah kepada hambatan terhadap proses penegakan hukum.
Karena itu, Komnas HAM masih belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut benar terjadi atau tidak.
Namun, sejauh ini, kuat indikasi mengarah pada terjadinya obstruction of justice dalam kasus tewasnya Brigadir J yang dilakukan empat tersangka, yakni Bharada E, RR, KM dan Irjen Polisi Ferdy Sambo.
Baca Juga: Fotonya Disebar dan Dikira Istri Ferdy Sambo, Selebgram Vivi Emosi: Saya Bukan Istri Jendral
Sementara itu, terkait pemeriksaan Ferdy Sambo, Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus Polri berkoordinasi dengan Komnas HAM yang juga mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Kadiv Propam Polri itu.
"Kemudian untuk Komnas HAM, karena hari ini ada pemeriksaan Irjen FS sebagai tersangka maka fokus tim khusus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu," jelas Dedi.
"Sehingga Irjen FS, belum bisa diperiksa Komnas HAM, karena pemeriksaan tim khusus Polri sifatnya pro justitia," lanjutnya. [ANTARA]
Tag
Berita Terkait
-
Fotonya Disebar dan Dikira Istri Ferdy Sambo, Selebgram Vivi Emosi: Saya Bukan Istri Jendral
-
CCTV Rekam Detik-detik Sebelum Kematian Brigadir J, Pakai Kaus Putih dan Jeans Biru
-
Menkopolhukam Ngaku Sudah Terima Bocoran Motif Kasus Brigadir J
-
Belum Diberitahukan Motif Pembunuhan, Orang Istana Malah Sudah Bocorkannya
-
Tersangka Ferdy Sambo dan Sopir Putri Candrawathy Kembali Diperiksa Hari Ini
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh