Suara.com - Partai Demokrat menjawab isu bahwa mereka berkemungkinan masuk ke salah satu koalisi yang sudah dibentuk untuk menghadapi Pilpres 2024.
Diketahui sejauh ini ada satu koalisi terbentuk, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Sedangkan satu penjajakan koalisi yang kian serius ada PKB dan Gerindra.
"Terkait isu bakal bergabung dengan salah satu koalisi yang sudah terbentuk, Demokrat menegaskan belum ada pembahasan mengenai itu," kata Herzaky Mahendra Putra, Juru Bicara DPP Demokrat.
Herzaky mengatakan, kendati belum ada pembahasan gabung koalisi, Demokrat tetap menjaga komunikasi dengan partai-partai di koalisi yang sudah dan akan terbentuk.
"Komunikasi dengan teman-teman parpol yang tergabung di KIB, seperti Golkar, PAN, dan PPP memang terus kami lakukan. Begitu pula dengan teman-teman Gerindra dan PKB," ujarnya, Jumat (12/8/2022).
KIB Perlu Ajak Demokrat
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyinggung ihwal Partai Demokrat untuk turut bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu saat rapat kerja dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM terkait RKUHP dan RUU Pemasyarakatan di Komisi III DPR.
Adapun hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III itu di sela-sela perdebatan perihal redaksional di kesimpulan rapat yang sedang dipertanyakan oleh Anggota Komisi III Fraksi Demokrat Benny K. Harman.
Arsul yang menilai sikap Fraksi Demokrat berbeda dalam menyikapi kedua RUU carry over tersebut pada saat ini dan di tahun 2019 itu meminta izin interupsi kepada pimpinan rapat.
Dalam interupsinya, Arsul kemudian menyinggung Demokrat yang belum masuk ke KIB.
"Izin pak ketua interupsi, kok sekarang Pak Benny menolak? Ini apa karena belum diajak masuk KIB? Karena apa, karena pada periode lalu Fraksi Partai Demokrat tidak menolak seingat saya dalam pembahasan tingkat pertama," kata Arsul, Rabu (6/7/2022).
Arsul melanjutkan interupsi dengan menyinggung nama Wakil Ketua Komisi III Fraksi Golkar Adies Kadir. Adies yang merupakan Waketum Golkar itu dinilai Arsul perlu untuk mengajak serta Demokrat gabung KIB.
Diketahui KIB merupakan koalisi yang terdiri dari tiga partai, yakni Golkar, PPP dan PAN.
"Nah itu tadi. sekarang menolak? Oh gitu. Itu berarti persoalannya Pak Adies perlu ngajak Pak Benny ke KIB sudah itu aja," kata Arsul.
Sebelumnya, dalam sanggahannya, Benny sempat menyoroti poin ketiga di kesimpulan rapat kerja.
Berita Terkait
-
Gerindra Buka Peluang Jika Ada Parpol Lain Ingin Gabung Koalisi, Syaratnya Wajib Dukung Prabowo Capres
-
Survei SMRC: Cuma 25 Persen Pemilih PKB yang Dukung Prabowo Jadi Presiden, Terbanyak Pilih Ganjar
-
Sekjen Gerindra Sebut Kader Minta Prabowo Capres 2024, Sosok Cawapres Ditentukan Usai PKB Hadiri Rapimnas
-
Prabowo akan Tentukan Pendampingnya sebagai Cawapres
-
Dukung Lagi Prabowo Demi Cari Peruntungan di 2024, Saiful Mujani: Kalau Tak jadi Capres, Apa yang Dijual Gerindra?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu