Suara.com - Taliban Afghanistan menyatakan hari Senin (15/8) sebagai “hari libur nasional” untuk menandai satu tahun pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang didukung internasional tahun lalu, di tengah penarikan mendadak pasukan Amerika dan NATO.
Pengambilalihan Taliban berlangsung cepat dan hampir tidak menghadapi perlawanan apapun dari pasukan keamanan Afghanistan yang sebelumnya dilatih Amerika sehingga memungkinkan mereka memasuki ibu kota Kabul dan kemudian menguasai seluruh negara itu.
Pengumuman singkat Taliban hari Minggu (14/8) menyatakan, “Tanggal 15 Agustus adalah hari libur nasional untuk menandai ulang tahun pertama kemenangan jihad Afghanistan melawan pendudukan Amerika dan sekutunya.”
Pasukan asing pimpinan Amerika menarik diri dari negara itu setelah hampir 20 tahun berperang melawan Taliban.
Kelompok Islamis itu setuju untuk tidak mengizinkan Afghanistan digunakan oleh teroris transnasional, termasuk Al Qaeda, untuk menarget Amerika dan sekutunya. Taliban juga berjanji mereka akan menghormati hak-hak semua warga Afghanistan, termasuk perempuan dan tidak memberlakukan kembali kebijakan keras yang pernah diterapkan pada era 1996-2001.
Tetapi sejak merebut kekuasaan, pemerintahan kelompok garis keras yang khusus diisi oleh laki-laki itu telah secara signifikan membatalkan hak-hak perempuan untuk bekerja dan menempuh pendidikan, serta memberlakukan pembatasan kebebasan sipil dengan mengatakan hal itu sejalan dengan budaya Afghanistan dan hukum Islam.
Pembunuhan pemimpin Al Qaeda Ayman Al Zawahiri dalam serangan pesawat nirawak Amerika bulan lalu terhadap rumah persembunyiannya di jantung ibu kota Afghanistan telah menimbulkan pertanyaan tentang jaminan kontra-terorisme Taliban.
Taliban mengutuk serangan itu, dan menggarisbawahi bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Al Zawahiri di Kabul. Taliban juga berjanji akan melakukan penyelidikan “serius” dan “komprehensif” atas masalah tersebut.
Kekhawatiran terkait hak asasi manusia dan terorisme sejauh ini telah membuat masyarakat internasional tidak mengakui pemerintahan Taliban dan tidak mencabut sanksi-sanksi ekonomi terhadap kelompok itu.
Baca Juga: Setahun Taliban Berkuasa, Bagaimana Hak-hak Perempuan Afganistan Direnggut?
Menurut kelompok-kelompok bantuan, pembatasan yang diberlakukan Taliban telah semakin memperdalam krisis kemanusiaan yang sudah buruk di Afghanistan akibat perang selama bertahun-tahun dan musim kering yang parah. (Sumber: VAO)
Berita Terkait
-
Anggota ISIS Ledakkan Diri di Suriah dan Afghanistan, Ulama Taliban Jadi Korban
-
Kisah Penembak Jitu Taliban yang Sekarang Jadi Direktur Pemerintahan
-
Video Pengungsi Afghanistan Ricuh di Batam Gara-gara Kibarkan Bendera Asing Saat Berdemo
-
Ricuh Pengungsi Afghanistan saat Kibarkan Bendera Asing, Warga: Coreng Semangat Kemerdekaan
-
Kibarkan Bendera Asing Saat Berdemo, Pengungsi Afghanistan Bentrok Dengan Warga Batam
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Sadar Direksi BUMN Ndablek, Prabowo: Sudah Rugi Malah Minta Tantiem
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko