Suara.com - Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyatakan sepakat untuk berkoalisi untuk Pilpres 2024. Namun koalisi itu belum menyepakati siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang akan diusung.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs, (Indostrategic), Khoirul Umam, memaparkan pandangan dan analisisnya.
Pertama, menurutnya, belum adanya capres-cawapres dari koalisi tersebut lantaran dianggap masih ada yang belum selesainya proses negosiasi politik antara Prabowo dengan Cak Imin atau Muhaimin Iskandar.
Ia menilai, Prabowo masih menginginkan nama lain selain Cak Imin yang dijadikan sebagai cawapresnya.
"Belum selesainya proses negosiasi politik antara Prabowo dan Muhaimin. Sempat muncul informasi Prabowo menginginkan nama lain selain Muhaimin yang lebih mengakar di basis pemilih Nahdliyyin," kata Khoirul saat dihubungi, Senin (15/8/2022).
Namun di sisi lain, Khoirul menilai, mesin politik PKB tentu menginginkan agar Cak Imin menjadi cawapres. Terlebih untuk mengoptimalkan efek ekor jas atau coattail effect bagi PKB dalam Pileg.
Tapi, kata dia, menilik dinamika Pilpres selama ini, strategi politik Cak Imin cenderung realistis dan fleksibel. Menurutnya, keputusan Cak Imin bisa cepat berubah seiring dengan insting politik dan kalkulasi pragmatisme yang berkembang.
"Orientasi Muhaimin adalah menang, bukan target dikenang sebagai Capres/ Cawapres yang tumbang. Karena itu, jika per hari ini pasangan Capres-Cawapres dari koalisi Gerindra-PKB belum dideklarasikan, artinya janur belum melengkung. Sehingga potensi pecah kongsi masih bisa terjadi," tuturnya.
Kemudian analisis ke dua, Khoirul menjelaskan, belum dideklarasikannya capres-cawapres dalam koalisi Gerindra-PKB yakni bisa dimaknai karena kedua partai tetap membuka pintu bagi masuknya partai politik lain ke dalam koalisi.
Baca Juga: Telusuri Laporan Putri Sulut Emosi Ferdy Sambo, Timsus Datangi Magelang
"Sehingga relasi antar anggota koalisi masih setara (equal). Sebab jika pasangan Capres-Cawapres sudah dideklarasikan, hal itu berarti mengunci langkah koalisi, sekaligus menutup kemungkinan partai lain yang akan masuk untuk dipertimbangkan menjadi Cawapres bagi Prabowo," tuturnya.
"Sehingga, siapapun partai yang baru masuk dianggap sebagai "makmum" yang harus siap mengikuti langkah imam politiknya. Itulah mengapa, di akhir deklarasi koalisi, muncul pantun dari Muhaimin yang mengajak partai politik bergabung ke dalam koalisi," sambungnya.
Gerindra-PKB Berkoalisi
Sebelumnya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menandatangani deklarasi koalisi Pemilu 2024.
Deklarasi koalisi Gerindra dan PKB ini terjadi saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).
Koalisi Partai Gerindra dan PKB secara langsung dideklarasikan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Berita Terkait
-
Usai Prabowo Nyatakan Siap Nyapres Lagi, PKS Ngaku Sedang Intens Dekati NasDem dan Demokrat
-
Timsus Fokus Selesaikan Berkas Perkara Brigadir J Agar Segera Dapat Dilimpahkan ke JPU
-
Gerindra-PKB Sepakat Koalisi, Demokat Bicara Soal Independensi Tentukan Mitra Parpol Tak Diganggu
-
Telusuri Laporan Putri Sulut Emosi Ferdy Sambo, Timsus Datangi Magelang
-
Prabowo Resmi Mau Maju Jadi Capres 2024, Pengamat: Peluang Anies Sirna Sudah, Dia Pernah Berjanji..
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan