Suara.com - Partai Demokrat masih enggan terburu-buru dalam menentukan koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Rencananya, Demokrat akan mulai mengerucutkan pilihan berkoalisi pada akhir tahun ini.
"Kenapa? Karena kami masih fokus pada verifikasi, setelah Desember ditetapkan, mudah-mudahan kami mulai mengerucut," kata Anggota Majelis Tinggi Demokrat, Syarief Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/8/2022).
Tetapi ditegaskan Syarief, Demokrat tidak akan melakukan deklarasi koalisi pada Desember mendatang. Melainkan baru mengerucutkan pilihan.
"Atau lebih intens," ujarnya.
Syarief mengatakan Demokrat masih belum memastikan apalah akan bergabung di koalisi yang sudah ada, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PPP, PAN); Koalisi PKB-Gerindra atau justru membangun koalisi baru.
Terbaru, Demokrat memang belakangan diberitkan intens membangun komunikasi dengan NasDem dan PKS. Tetapi dikatakan Syarief, tidak hanya dengan dua partai itu, komunikasi intens juga dilakukan kepada seluruh partai politik.
"Kami lihat saja nanti, belum tentu. Kami harus finalkan. Ya sabar dulu lah, enggak akan buru-buru," ujar Syarief.
Tetap Dorong AHY jadi Kandidat Capres/Cawapres
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan bahwa Demokrat tetap mendorong Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai kandidat capres atau cawapres dalam pembahasan koalisi dengan sejumlah partai.
Baca Juga: Elektabilitas Gubernur Jabar Ridwan Kamil Melonjak Terus, kok Bisa?
Tetapi, dikatakan Syarief, hal itu bukan kewajiban dan tidak menjadi persyaratan koalisi daei Dekokrar.
"Enggak, kami enggak harus. Tetapi Demokrat sangat mendorong. Tapi tidak merupakan persyaratan," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).
Syarief berujar bahwa Demokrat sangat terbuka dengan calres dan cawapres lainnya. Tetapi menurut dia, pencalonan AHY bisa saja dilakukan apabila memang faktor elektabilitas putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu meningkat menjelang Pilpres 2024.
"Tergantung elektabilitas nanti. Kalau tiba-tiba AHT elektabilitas nomor satu, misalkan. Kalau nomor satu semua pasti mau, jadi faktor itu," kata Syarief.
Sementara jtu terkait pekembangan penjajakan koalisi Demokrat, diakui Syarief pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan semua partai.
"Kami masih, tetap berkomunikasi dengan semuanya, semua partai-partai," ujarnya.
Berita Terkait
-
Demokrat Tetap Dorong AHY Menjadi Kandidat Capres atau Cawapres 2024
-
Elektabilitas Gubernur Jabar Ridwan Kamil Melonjak Terus, kok Bisa?
-
Wagub DKI: Kita Tak Mau Lakukan Penggusuran, Hanya Carikan Tempat Tinggal Lebih Baik
-
Demokrat Tetap Dorong AHY jadi Kandidat Capres atau Cawapres 2024, Tapi Tidak Jadikan Syarat Koalisi
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
Terkini
-
Pria Yahudi Ditangkap karena Pakai Kippah Bergambar Bendera Israel dan Palestina
-
Berlabel Pupuk! Polisi Sita 1,9 Ton Sianida Asal Filipina dari Kapal yang Kandas di Gorontalo
-
Tentara Khusus AS Ditangkap Usai Skandal Tahuran Rp 6,9 Miliar dalam Penangkapan Presiden Maduro
-
Italia Respon Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026
-
Kenapa Indonesia Tidak Bisa Pungut Tarif di Selat Malaka, Akal-akalan Malaysia atau Tabrak Hukum?
-
263 Napi Risiko Tinggi Dipindah ke Nusakambangan, Terbanyak Asal Riau!
-
Wacana Tarif Purbaya, Menhan Malaysia Tegas: Tak Ada Negara Bisa Kuasai Selat Malaka!
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran