Suara.com - Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pascaperpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta meyakini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta akan merosot setelah tak lagi menyandang status ibu kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta tak kaget dengan perubahan ini.
Anggota Pansus IKN dari Fraksi Golkar, Jamaludin, mengatakan perpindahan IKN memiliki dampak besar, khususnya pada internal Pemprov DKI. Ia meyakini APBD DKI tidak akan menyentuh angka RP82,47 triliun seperti tahun 2022 ini.
"Kita akan mengalami koreksi besar dalam hal APBD. APBD kita yang sekarang Rp80 tiriliun sekian, setelah tidak menjadi Ibu Kota, pasti koreksinya besar," ujar Jamaluddin di gedung DPRD DKI, Senin (15/8/2022).
Salah satu penyebabnya adalah menurunnya pendapatan Jakarta nanti. Pasalnya, ia menilai masyarakat dengan pendapatan tinggi akan pindah ke Nusantara.
Menurut Jamaluddin, perpindahan masyarakat kelas menengah atas ke Nusantara bakal berdampak pada penurunan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan hiburan malam. Padahal, dua sektor itu merupakan penyumbang anggaran terbesar bagi Jakarta selama ini.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita yang terbesar itu cuma dari PKB sama itu yang ajib-ajib dunia hiburan atau jasa lah. Nah ketika kita ini sudah tidak mempunyai ya otomatis PKB kita pasti anjlok ketika sudah tidak menjadi ibu kota karena orang-orang kaya pasti pindah," ucapnya.
"Ketika kita sudah tidak mempunyai (status Ibu Kota), ya otomatis pajak besar seperti PKB (pajak kendaraan bermotor) dan pajak hiburan pasti anjlok ketika karena orang-orang kaya pasti pindah. Kepemilikan kendaraan juga pasti berubah," Jamaludin menambahkan.
Karena itu, ia meminta Pemprov DKI sudah melakukan kajian dan persiapan matang sebelum menyetorkan naskah akademik kepada DPR RI yangbakan membahas soal Undang-undang tentang kekhususan Jakarta.
Ia tak ingin nantinya Pemprov malah bingung karena kurang matang dalam melakukan pengkajian.
Baca Juga: PAD Pemkot Bandar Lampung Diproyeksi Naik pada APBD-P 2022
"Maksudnya, internalnya Jakarta sendiri ini mau ngapain. Saya minta Pemda DKI itu semuanya prepare. Jangan sampai kejet-kejet dan kebingungan ketika pindah Ibu Kota, lalu APBD drop. Itu yang saya minta dipersiapkan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Menhub: Penerimaan PNBP di Pelabuhan Marunda Harus Sesuai Governance
-
Menang Atas Amber Heard di Persidangan, Johnny Depp Lanjutkan Kontrak dengan Dior
-
PAD Pemkot Bandar Lampung Diproyeksi Naik pada APBD-P 2022
-
Bagaimana Nasib 11 Desa di Wilayah yang Nanti Jadi Ibu Kota Negara?
-
Deretan Pebulutangkis Dunia dengan Pendapatan Tertinggi
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Kaldera Toba Kembali dapat Kartu Hijau UNESCO, Gubernur Bobby Nasution Ajak Terus Jaga Bersama
-
Ngaku Merasa Terhormat Jadi Menteri Keuangan, Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa Disorot
-
Pamer ATM Prioritas, Anak Menkeu Purbaya Sebut Ciri Orang Miskin: Rasis & Bermental Pengemis
-
Melawan Kritik dengan Kekuatan Negara? TNI Dikecam Keras Karena Laporkan Ferry Irwandi!
-
Bukan Cuma Tudingan 'Agen CIA'? Ini 4 Fakta Geger Lain dari Anak Menkeu Purbaya Sadewa
-
CEK FAKTA: Benarkah Warga Kehilangan Penglihatan karena Gas Air Mata Aparat?
-
7 Fakta di Balik Revolusi Pilkades: Dari Daftar Online Hingga E-Voting Anti Curang
-
Yusril Temui Direktur Lokataru di Tahanan, Jamin Proses Hukum Akan Diawasi
-
Raffi Ahmad vs Politisi Senayan di Bursa Menpora? Sosok Ini Beri Jawaban
-
Ibu dan 2 Anak Tewas di Bandung, KPAI: Peringatan Serius Rapuhnya Perlindungan Keluarga