Suara.com - Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik tersangka korporasi PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati senilai Rp25 Miliar. Aset- aset itu diantaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) hingga satu bidang tanah.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut perkara dua korporasi ini sudah masuk ke tahap persidangan. Dimana aset aset tersebut dilakukan penyitaan setelah Jaksa KPK sudah mendapatkan izin majelis hakim.
"Tim Jaksa KPK menemukan fakta adanya aset-aset lain yang diduga terkait perkara. Estimasi dari seluruh aset-aset tersebut senilai total Rp25 Miliar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (16/8/2022).
Ali pun merinci sejumlah aset yang telah dilakukan penyitaan oleh tim Jaksa KPK. Diantaranya, Satu bidang tanah seluas 263 M persegi di Desa Gampoeng Pie, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.
Kemudian, Peralatan atau sarana-prasarana SPBU seperti : Dua unit tangki pendam beserta bangunan penampung dan peralatan yang menyertainya dan Enam unit sumur monitor.
Selanjutnya, Peralatan atau sarana prasarana SPBN berupa dua unit kolom penyangga; Satu unit sumur monitor
; dan Satu unit mobil truck merk HINO.
"Tim Jaksa telah melaksanakan penetapan penyitaannya,"imbuhnya
KPK, kata Ali, tentu mengapresiasi terobosan hukum tim jaksa KPK maupun Majelis Hakim dalam perkara ini.
Ali menegaskan KPK tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara saja. Namun, KPK juga melalui perampasan asset recovery sebagai optimalisasi pemasukan bagi kas negara.
Baca Juga: KPK Bagi Aset-aset Sitaan Koruptor Ke Empat Instansi, Nilainya Mencapai Rp 24,27 Miliar
"Sehingga pemberantasan korupsi secara nyata memberikan daya guna, karena hasil asset recovery tersebut nantinya menjadi salah satu PNBP sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional," imbuhnya
Dalam tuntutan Jaksa KPK, Terdakwa PT Nindya Karya dengan pidana denda Rp900 juta dan uang pengganti Rp44, 6 Miliar.
Sedangkan,Terdakwa PT Tuah Sejati dengan pidana denda Rp900 juta dan uang pengganti Rp49,9 Miliar.
Berita Terkait
-
KPK Bagi Aset-aset Sitaan Koruptor Ke Empat Instansi, Nilainya Mencapai Rp 24,27 Miliar
-
Hampir Rp1 Triliun Aset Sitaan BLBI Diserahkan Buat 7 Lembaga dan Pemkot Bogor
-
Yogyakarta Tunggu Keputusan Pengelolaan Tanah Sitaan di Mantrijeron
-
Cerita Pemenang Lelang Kain Kiswah Hasil Sitaan KPK
-
Barang Sitaan KPK Tiba di Jakarta
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut