Suara.com - Scott Morrison, mantan perdana menteri Australia, ketahuan pernah menunjuk dirinya sendiri untuk menduduki beberapa jabatan kementerian, padahal saat itu ia sudah jadi perdana menteri.
Secara diam-diam, ia memilih untuk ikut mengelola urusan kesehatan, keuangan, bendahara, urusan dalam negeri, sains dan sumber daya.
Ia mengatakan alasannya untuk menambah kekuasaan karena itu akan memungkinkan dirinya mengambil tindakan saat Australia sedang berada dalam puncak pandemi COVID-19.
Berikut ini penjelasan soal kapan ia menunjuk dirinya sendiri dan siapa yang tahu soal ini.
Kapan ia melakukannya?
Scott mengatakan ia menunjuk dirinya sendiri pertama kali di awal pandemi COVID-19 dengan mengambil portofolio departemen kesehatan pada Maret 2020.
Alasannya, ia bisa menjadi menteri cadangan jika terjadi sesuatu dengan menteri kesehatan saat itu, Greg Hunt.
Tapi seiring waktu, ia menambahkan departemen keuangan, urusan dalam negeri, sumber daya dan perbendaharaan, sementara kebanyakan menteri-menterinya sendiri tidak sadar jika mereka berbagi peran dengan Scott.
Saat ini diketahui hanya ada tiga orang yang tahu Scott melakukannya, yakni Gubernur Jenderal Australia, David Hurley, serta Greg Hunt yang pernah jadi menteri kesehatan, dan Keith Pitt yang menjabat menteri sumber daya.
Sementara menteri-menteri yang merasa tidak tahu adalah Karen Andrews, mantan menteri dalam negeri. Begitu juga dengan mantan menteri keuangan Mathias Cormann, pemimpin oposisi Peter Dutton, dan Pemimpin Nasional yang juga mantan menteri pertanian, yakni David Littleproud.
Baca Juga: Diterpa Isu Kekerasan Seksual, Perdana Menteri Australia Scott Morrison Minta Maaf
Mengapa ia melakukannya?
Rabu kemarin (17/08), Scott mengatakan banyak orang yang berharap ia bisa melakukan apa pun yang diperlukan untuk bisa menangani pandemi COVID-19, termasuk menunjuk dirinya sendiri di jabatan menteri.
"Saya memahami pelanggaran yang dirasakan beberapa rekan saya tentang hal ini. Saya mengerti dan saya telah meminta maaf kepada mereka," kata Morrison.
"Tetapi juga, sebagai perdana menteri, hanya saya yang benar-benar bisa memahami beban tanggung jawab yang ada di pundak saya dan bukan orang lain."
"Saya lebih suka mendiskusikan apa yang saya lakukan daripada apa yang tidak saya lakukan."
"Risiko menteri tidak bisa bertugas, sakit, dirawat di rumah sakit, tidak mampu melakukan pekerjaan mereka di jam-jam yang kritis atau bahkan kematian sangatlah nyata," ujarnya dalam sebuah pernyataan Selasa (16/08) lalu.
"Menteri Dalam Negeri terkena COVID-19 di awal pandemi dan Perdana Menteri Inggris juga sampai menggunakan ventilator dan menghadapi kemungkinan kematian."
Tag
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana