22 Agustus Jadi Peringatan Hari Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama, Ini Deretan Kasusnya

Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan Hari Korban Tindak Kekerasan Berbasis Agama diperingati setiap tanggal 22 Agustus sejak tiga tahun lalu, atau tepatnya 2019. Hal ini dilakukan untuk mengenang para korban dan menghormati setiap jalan hidup yang mereka hadapi. 

Banyak kasus pembunuhan dan pemusnahan manusia yang membawa permasalahan agama, terutama menyangkut aliran atau kepercayaan sesuatu yang beredar di masyarakat.

Hal ini menyebabkan kasus seperti genosida dan terorisme masih marak terjadi. Berikut beberapa kasus pembunuhan besar yang melibatkan agama. Simak selengkapnya.

1. Uyghur

Kasus persekusi yang dilakukan kepada suku Uyghur di China menjadi salah satu bentuk kekerasan atas nama agama. Etnis minoritas yang seluruh warganya menganut agama Muslim ini dikucilkan dari negara mereka sendiri.

Ini karena kecurigaan Pemerintah China sejak 2 abad lalu yang selalu menganggap kaum muslim merupakan pemberontak. Kedekatan suku Uyghur dengan bangsa Turki pun menjadi salah satu alasan banyak warga Uyghur diusir dari China.

Kasus genosida terhadap suku Uyghur yang terjadi di Xinjian pada 2021 lalu juga mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia.

2. Palestina

Konflik bangsa Palestina dengan Israel sudah menjadi kasus terbesar sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Warga Palestina yang mayoritas beragama muslim harus berjibaku dengan warga Israel yang mayoritas beragama Yahudi.

Baca Juga: Inilah Penjelasan Makna Kata dan Kedudukan Negara Palestina

Perebutan daerah kekuasaan yang notabene merupakan wilayah resmi Palestina sering dihujani dengan lemparan roket ke arah Jalur Gaza dan memakan banyak korban jiwa. Konflik kedua negara tersebut merupakan bentuk kekerasan berbasis agama.

3. Rohingya

Pembantaian atau genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar dibawah pemerintahan Aung San Syuu Kyi yang terjadi pada 2017 lalu mendapat kecaman publik.

Masyarakat muslim Rohingya yang berasal dari negara bagian Rakhine dan negara inti Myanmar ini menjadi korban sasaran genosida karena status kewarganegaraan mereka tidak diakui oleh pemerintah Myanmar.

Konflik antar agama ini tak dapat dihindari karena jumlah suku Rohingya yang begitu banyak dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

Banyak gerakan yang mencoba membantu Rohingya demi menyelesaikan permasalahan ini, namun pemerintah Myanmar juga tak gentar untuk menghalangi Rohingya untuk menetap di kota mereja.