Suara.com - Bak cerita sinetron, kasus pembunuhan Brigadir Nofryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan tersangka Irjen Ferdy Sambo cs sepertinya bakal panjang dan berliku. Berbagai spekulasi muncul, khususnya terkait motif di kasus tersebut.
Awalnya, Eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo diduga membuat skenario tewasnya Brigadir J adalah aksi tembak menembak sesama polisi. Namun seiring waktu, berbagai fakta terungkap.
Komnas HAM baru-baru ini mengungkap fakta baru, tak hanya telepon genggam atau HP milik Brigadir J yang hilang, jejak komunikasi Brigadir J di tiga grup WhatsApp juga raib. Ada dugaan, hal itu sengaja demi menghilangkan bukti digital terkait almarhum Brigadir J.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam pada Senin (22/8/2022) juga menyebut, tak hanya HP hingga grup WhatsApp, laptop ajudan Ferdy Sambo juga hilang atau ditukar.
Sejak 10 Juli, telepon genggam para ajudan Ferdy Sambo yang asli tak kunjung diketahui keberadaannya.
"Rekam jejak digital itu tidak hanya HP yang hilang, tapi percakapan rekam jejak digitalnya juga enggak ada," kata Choirul Anam dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (22/8/2022).
Menurut Anam ada beberapa percakapan di tiga grup WhatsApp yang dulu ada kini tak ada.
"Ada beberapa grup WA, dalam catatan kami ada tiga grup WA. Itu dulunya pernah ada, terus enggak ada karena HP ganti. Terus ada, tapi yang 10 [Juli] ke bawah itu enggak ada lagi komunikasi," ucap Anam.
Rekam jejak digital itu penting untuk melengkapi fakta-fakta yang ada terkait pembunuhan Brigadir J. Hal itu karena, tempat kejadian perkara yang merupakan rumah dinas Ferdy Sambo sudah rusak.
"Hingga sekarang HP itu tidak jelas keberadaannya. Padahal, TKP sudah rusak, yang terpenting adalah rekam jejak digitalnya seperti apa," jelas Anam.
"Itu yang menurut kami jadi penting untuk dilacak grup WA itu," sambungnya.
Desakan Nonaktifkan Kapolri
Sementara itu, di tengah riuhnya kasus Ferdy Sambo, anggota DPR RI Benny K Harman mendadak melemparkan usulan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara waktu, buntut dari kasus pembunuhan Brigadir J.
Menurut legislator dari Fraksi Demokrat itu, penonaktifkan Kapolri harus dilakukan lantaran Mabes Polri telah membohongi publik lewat keterangan resmi di awal temuan kasus kematian Brigadir J.
Diketahui, pada awal kasus ini, Polri melalui Divisi Humas menerangkan bahwa telah terjadi tembak menembak antara Brigadir J dengan Bharada E.
Berita Terkait
-
Isu Kapolda Metro Jaya Masuk di Pusaran Kasus Ferdy Sambo, Mahfud MD Tegas Jawab Begini
-
Bukti Penting Bongkar Skenario Ferdy Sambo, Komnas HAM Desak Polisi Cari HP Brigadir J yang Sengaja Dihilangkan
-
Operasi Senyap Kaisar Sambo, Pukul 01.00 Dini Hari, Ganti Ponsel Bharada E di Mako Brimob
-
Brigadir J Diwisuda Hari Ini, Raih IPK 3,28 di Fakultas Hukum Universitas Terbuka
-
Siapa Jerry Siagian? Ditahan di Mako Brimob Diduga Terlibat Skenario Ferdy Sambo
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar