Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI diketahui cukup sering memiliki berbagai proyek yang bernilai fantastis. Namun, sejumlah proyek tersebut justru menuai kontroversi beberapa pihak.
Kontroversi itu muncul lantaran memakan anggaran yang cukup besar. Terlebih untuk sesuatu yang tidak darurat. Terbaru, DPR diduga akan mencetak kalender senilai ratusan juta rupiah.
Nah, berikut selengkapnya deretan proyek DPR yang kontroversial dan bernilai fantastis yang telah dirangkum dari pemberitaan di Suara.com.
1. Pengadaan Gorden Puluhan Miliar
Program pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Adanya proyek tersebut pun menimbulkan polemik selama kurang lebih dua bulan. Setelah itu, proyek tersebut akhirnya dibatalkan.
Gorden rumah dinas itu, kata Wakil Ketua DPR, Dasco di Kompleks Parlemen, dari 2015 sampai pengajuan pengadaan, belum pernah diganti. Jadi, gorden itu ada yang masih dan ada pula yang tidak.
Anggaran yang mencapai 48 miliar rupiah itu rupanya untuk 505 unit rumah dinas DPR. Setiap rumah akan mendapatkan 11 pasang gorden yang dipasang di ruang tamu, pintu, jendela ruang keluarga, dan lain sebagainya.
"Rp 48 miliar itu bukan Rp 48 miliar itu adalah gorden dalam 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah," kata Sekjen DPR Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Baca Juga: Jalan Panjang Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Waslh, Terancam Batal Bela Timnas di FIFA Matchday
Pengecatan Dome atau Kubah Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura DPR RI juga sempat menimbulkan polemik. Sebab, proyek tersebut membutuhkan anggaran hingga miliaran rupiah.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (17/5/2022) menjelaskan ihwal pengecatan dome di Gedung Nusantara atau gedung kura-kura yang menggelontorkan dana Rp 4,5 miliar.
Indra menegaskan pengecatan itu sebetulnya bukan sekadar pengecatan melainkan waterproofing. Manfaat dari waterproofing sendiri agar tidak mudah bocor saat hujan.
3. Pengaspalan Kompleks Parlemen
Pada Maret 2022, pemerintah diketahui telah menganggarkan uang sebesar 11 miliar rupiah untuk pengaspalan di Jalan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mengutip Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan pelapisan aspal hotmix di area Kompleks DPRI RI senilai 11 Miliar yang diambil dari dana APBN.
Berita Terkait
-
Jalan Panjang Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Waslh, Terancam Batal Bela Timnas di FIFA Matchday
-
DPR Minta Dewas BPKH Berani Awasi Dana Haji
-
Bertemu Ketua SAI G20, Puan Maharani Dorong Penguatan Kerja Sama dengan Parlemen
-
Ahmad Sahroni Ungkap Ferdy Sambo Arogan Sejak Naik Pangkat Jenderal Bintang Satu
-
Menghadap Komisi X DPR, Guru Honorer Curhat Frustrasi 'Disalip' Murid Sendiri yang Sudah Jadi ASN
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Studi Oxford: Hampir Separuh Penduduk Dunia Terancam Panas Ekstrem pada 2050
-
Diduga Adu Kecepatan, 4 Fakta SUV Mewah Jetour T2 hangus Terbakar Usai Ditabrak BMW di Tol Jagorawi
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku