Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa menuai atensi publik usai melayangkan dukungannya agar istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi tak ditahan meski sudah menyandang status sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J.
Adapun Desmond melihat bahwa Putri masih harus merawat anak-anaknya yang salah satunya masih berumur balita yakni 1,5 tahun.
Saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (30/8/2022), Desmond mengusulkan agar para penegak hukum mempertimbangkan kondisi Putri sebagai seorang ibu agar menjadikannya sebagai tahanan kota.
Melalui usulan tersebut, berarti Putri akan dikenakan wajib lapor meski tak dibui jika saran Desmond akhirnya diijabahi oleh pengadilan.
Usai melayangkan saran tersebut, rasa ingin tahu publik terhadap Desmond muncul. Masyarakat kini mulai ingin tahu sosok Desmond beserta rekam jejak karier politisi tersebut.
Simak profil Desmond Mahesa berikut.
Politisi kelahiran Banjarmasin
Berdasarkan informasi biodata yang tercantum dalam laman daring DPR RI, pria yang bernama lengkap Desmond Junaidi Mahesa tersebut lahir pada 12 Desember 1965 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Rekam jejak pendidikan: pernah jadi aktivis kampus
Baca Juga: Kak Seto Ngotot Lindungi Anak-Anak Ferdy Sambo, Sindiran Deddy Corbuzier Halus tapi Menusuk
Mengutip dari laman situs Fraksi Gerindra, Desmond tamatan Universitas Lambung Mangkurat tahun 1994 dan berhasil lulus dengan ijazah Strata 1 Hukum.
Pada 2003 ia melanjutkan studinya dalam jenjang Pasca Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan lulus pada 2005.
Semasa kuliah, Desmond menjadi seorang aktivis kampus dan tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Bahkan, nama Desmond dikenal publik lantaran menjadi korban penculikan aktivis pada masa Orde Baru Era kepemimpinan Soeharto.
Perjalanan karier: Masuk politik hingga jadi Wakil Ketua Komisi III DPR
Sebelum terjun ke dunia politik, Desmond bekerja di berbagai kantor hukum, salah satunya yakni Kantor Hukum Des & Des sebagai seorang direktur dari 1998 sampai 2000.
Berita Terkait
-
Kak Seto Ngotot Lindungi Anak-Anak Ferdy Sambo, Sindiran Deddy Corbuzier Halus tapi Menusuk
-
Mabes Polri Tegaskan Tidak Ada Penyidik yang Takut dengan Ferdy Sambo
-
Soal Pengusiran Pengacara Keluarga Brigadir J saat Rekonstruksi, Mahfud MD: Tidak Harus Diundang
-
Tak Ada Adegan Pelecehan Dalam Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J, Mahfud MD: Tidak Penting Ditunjukkan
-
Komnas HAM: Dua Versi Eksekusi Brigadir J Bisa Perberat Hukuman Ferdy Sambo atau Bharada E
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital