Suara.com - Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Moqsith Ghazali ikut menyoroti pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang menyebut poligami sebagai solusi untuk menekan angka penularan HIV/AIDS.
Ia menilai, pernyataan Wagub Jabar itu tak memiliki landasan. Karena kata Moqsith hingga kini tidak ditemukan data yang menunjukkan bahwa poligami sebagai salah satu solusi untuk menekan kasus penularan HIV/AIDS
"Tak ada data yang menunjukkan bahwa poligami ampuh menahan laju peningkatan HIV/AIDS," ujar Moqsith yang dikutip Suara.com dari nu.or.id, Kamis (1/9/2022).
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU periode 2015-2021 juga menegaskan bahwa poligami bukan solusi penanganan HIV/AIDS. Apalagi kata dia, jika tidak memiliki ilmu mengenai kesehatan seksual reproduksi.
"Alih-alih mengurangi HIV, bahkan jika pelaku poligami tetap menjalankan aktivitas seksual tidak sehat, maka yang bersangkutan bisa menularkan penyakit pada istri-istrinya termasuk menularkan HIV/AIDS," tutur Moqsith.
Hal senada dikatakan dr Syifa Mustika, yang mengatakan tidak ada bukti bahwa poligami dapat menekan angka HIV/AIDS. Ia menilai hal itu justru akan menambah jumlah kasus.
"Secara medis anjuran poligami untuk mencegah HIV/AIDS jelas menyesatkan. Justru poligami malah berpotensi menambah jumlah kasus HIV/AIDS jika tidak disertai ilmu soal seksualitas," kata dokter dari Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PDNU) itu.
Ia menjelaskan solusi untuk penanggulangan HIV/AIDS, dapat dilakukan dengan aktif menyosialisasikan pendidikan kesehatan seksual reproduksi pada masyarakat.
"Pendidikan ini penting dikenalkan dari mulai remaja sekolah sampai kepada lingkaran sosial masyarakat, di posyandu-posyandu atau Puskesmas," kata dr Syifa.
Baca Juga: Beda Pendapat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum Soal Poligami Sebagai Solusi Cegah HIV/AIDS
Sebelumnya Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum menyatakan bahwa poligami sebagai solusi mencegah penularan HIV/AIDS. Bukannya mendapat dukungan, pernyataan tersebut sontak memicu konflik dan langsung menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.
Menyadari jika ucapannya menimbulkan kontroversi, terbaru, pada Rabu (31/8/2022), Uu memberikan klarifikasi, sekaligus menyampaikan permintaan maaf.
"Seandainya ada yang tersinggung dengan pendapat saya sebagai Wakil Gubernur, dan saya bicara bukan atas nama pemerintah tapi atas nama pribadi saya. Tapi kalau sekali pun pribadi tidak sependapat, ya saya mohon maaf," ujarnya, usai menghadiri acara Harlah Muslimat NU Tingkat Jawa Barat, di Gedung Pusdai Jawa Barat, di Kota Bandung.
Berita Terkait
-
Beda Pendapat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum Soal Poligami Sebagai Solusi Cegah HIV/AIDS
-
Heboh Pernyataan Poligami Bisa Jadi Solusi HIV/AIDS, Wagub Jabar: Saya Mohon Maaf
-
Tanggapi Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Soal Usulan Poligami, Quraish Shihab: Itu Salah, Tidak Mengerti Agama
-
Pernyataan HIV dan Poligami Tuai Kritik Pedas, Wagub Jabar: Kalau Ada yang Tersinggung, Saya Mohon Maaf
-
Perjalanan Polemik Poligami Solusi Mengatasi HIV AIDS Hingga Wagub Jabar Uu Rizhanul Minta Maaf
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar