Suara.com - Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) mengutuk aksi keji yang dilakukan enam prajurit TNI terhadap empat warga sipil asli Papua Barat di Kabupaten Mimika, Papua Barat. Mereka meminta agar pemerintah bisa menarik pasukan TNI-Polri dari Papua Barat.
Sejumlah enam prajurit TNI tersebut bekerja sama dengan warga sipil untuk membunuh empat warga sipil. Awalnya, mereka memancing korban menjual senjata api jenis AK47 seharga Rp250 juta.
Alih-alih melakukan transaksi jual beli, prajurit TNI tersebut malah membunuh dan memutilasi korban.
"Per 31 Agustus 2022, baru sebagian potongan tubuh dari tiga korban yang berhasil ditemukan," demikian yang tertulis dalam keterangan pers FRI-WP yang dikutip Suara.com, Kamis (1/9/2022).
FRI-WP mengetahui apabila TNI dan Polri langsung bergerak cepat untuk menangkap serta memproses pelaku. Bahkan enam prajurit TNI itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani penyidikan.
Sementara di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mendengar kasus itu dan meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengusutnya secara tuntas.
Namun, FRI-WP menilai hal tersebut belum cukup. Sebabnya, kejadian ini bukan kali pertama terjadi di Bumi Cenderawasih.
"Banyak kasus kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang West Papua tidak menjadi berita nasional sehingga tidak diusut sesuai aturan yang berlaku, pelakunya tidak diadili, dan korban atau keluarga korban tidak mendapat keadilan," tegasnya.
Karena kondisi itu pula, FRI-WP meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara mengakar dan menyeluruh atas keberadaan dan pengiriman personel TNI-Polri di Papua Barat. Kalau menurut berbagai studi yang dilakukan sejumlah akademisi dan organisasi HAM, kehadiran TNI-Polri di Papua Barat tidak menghentikan adanya rantai kekuasaan yang sudah membudaya.
"Sebaliknya, mereka malah membuat kekerasan terus berulang dan korban sipil berjatuhan," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, FRI-WP juga memberikan empat pernyataan, yakni:
- Usut tuntas kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, serta adili para pelaku
secara transparan di peradilan umum. - Evaluasi dan tarik aparat TNI-Polri organik dan non organik dari West Papua.
- Tuntaskan reformasi militer di Indonesia.
- Hormati, lindungi, dan penuhi hak-hak rakyat West Papua, termasuk hak mereka untuk menentukan
nasib sendiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting