Suara.com - Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) mengutuk aksi keji yang dilakukan enam prajurit TNI terhadap empat warga sipil asli Papua Barat di Kabupaten Mimika, Papua Barat. Mereka meminta agar pemerintah bisa menarik pasukan TNI-Polri dari Papua Barat.
Sejumlah enam prajurit TNI tersebut bekerja sama dengan warga sipil untuk membunuh empat warga sipil. Awalnya, mereka memancing korban menjual senjata api jenis AK47 seharga Rp250 juta.
Alih-alih melakukan transaksi jual beli, prajurit TNI tersebut malah membunuh dan memutilasi korban.
"Per 31 Agustus 2022, baru sebagian potongan tubuh dari tiga korban yang berhasil ditemukan," demikian yang tertulis dalam keterangan pers FRI-WP yang dikutip Suara.com, Kamis (1/9/2022).
FRI-WP mengetahui apabila TNI dan Polri langsung bergerak cepat untuk menangkap serta memproses pelaku. Bahkan enam prajurit TNI itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani penyidikan.
Sementara di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mendengar kasus itu dan meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengusutnya secara tuntas.
Namun, FRI-WP menilai hal tersebut belum cukup. Sebabnya, kejadian ini bukan kali pertama terjadi di Bumi Cenderawasih.
"Banyak kasus kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang West Papua tidak menjadi berita nasional sehingga tidak diusut sesuai aturan yang berlaku, pelakunya tidak diadili, dan korban atau keluarga korban tidak mendapat keadilan," tegasnya.
Karena kondisi itu pula, FRI-WP meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara mengakar dan menyeluruh atas keberadaan dan pengiriman personel TNI-Polri di Papua Barat. Kalau menurut berbagai studi yang dilakukan sejumlah akademisi dan organisasi HAM, kehadiran TNI-Polri di Papua Barat tidak menghentikan adanya rantai kekuasaan yang sudah membudaya.
"Sebaliknya, mereka malah membuat kekerasan terus berulang dan korban sipil berjatuhan," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, FRI-WP juga memberikan empat pernyataan, yakni:
- Usut tuntas kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, serta adili para pelaku
secara transparan di peradilan umum. - Evaluasi dan tarik aparat TNI-Polri organik dan non organik dari West Papua.
- Tuntaskan reformasi militer di Indonesia.
- Hormati, lindungi, dan penuhi hak-hak rakyat West Papua, termasuk hak mereka untuk menentukan
nasib sendiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Semarak 'Ngahias Lembur' di Cibadak: Ketika Seni Sunda, Kekompakan Warga dan Rasa Haru Menyatu
-
Upacara 17 Agustus di Belitung Digelar Tanpa Tenda, Pejabat dan Warga Kepanasan Bersama
-
Semarak Kemerdekaan, Warna Merah Putih Hadir di Ruang Publik dan Kampung Nelayan
-
Viral Siswa SMKN 2 Palembang Dikeroyok, Benarkah Dipicu Tawuran Antarpelajar?
-
10.910 Warga Binaan di Sumsel Terima Remisi HUT RI, Ratusan Langsung Bebas
-
Turnamen Dikemas Lebih Berbeda, Ratusan Pemain Bakal Adu Kekuatan Tenis Meja
-
Gempa Flores Disusul Dua Gempa Besar di Sumatra dan Sulawesi, Benarkah Gempa Menjalar?
-
175 Perahu Bakal Ramaikan Festival Pacu Jalur 2026 Kuansing, Berikut Daftarnya
-
Merdeka dari Penjajah, Tapi Belum Merdeka dari Amarah: Mengapa Masyarakat Masih Suka Menghakimi?
-
Sebanyak 86 Persen BTS yang Rusak Akibat Gempa Flores Sudah Beroperasi Lagi