Suara.com - Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) mengutuk aksi keji yang dilakukan enam prajurit TNI terhadap empat warga sipil asli Papua Barat di Kabupaten Mimika, Papua Barat. Mereka meminta agar pemerintah bisa menarik pasukan TNI-Polri dari Papua Barat.
Sejumlah enam prajurit TNI tersebut bekerja sama dengan warga sipil untuk membunuh empat warga sipil. Awalnya, mereka memancing korban menjual senjata api jenis AK47 seharga Rp250 juta.
Alih-alih melakukan transaksi jual beli, prajurit TNI tersebut malah membunuh dan memutilasi korban.
"Per 31 Agustus 2022, baru sebagian potongan tubuh dari tiga korban yang berhasil ditemukan," demikian yang tertulis dalam keterangan pers FRI-WP yang dikutip Suara.com, Kamis (1/9/2022).
FRI-WP mengetahui apabila TNI dan Polri langsung bergerak cepat untuk menangkap serta memproses pelaku. Bahkan enam prajurit TNI itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani penyidikan.
Sementara di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mendengar kasus itu dan meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengusutnya secara tuntas.
Namun, FRI-WP menilai hal tersebut belum cukup. Sebabnya, kejadian ini bukan kali pertama terjadi di Bumi Cenderawasih.
"Banyak kasus kekerasan bahkan pembunuhan terhadap orang West Papua tidak menjadi berita nasional sehingga tidak diusut sesuai aturan yang berlaku, pelakunya tidak diadili, dan korban atau keluarga korban tidak mendapat keadilan," tegasnya.
Karena kondisi itu pula, FRI-WP meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara mengakar dan menyeluruh atas keberadaan dan pengiriman personel TNI-Polri di Papua Barat. Kalau menurut berbagai studi yang dilakukan sejumlah akademisi dan organisasi HAM, kehadiran TNI-Polri di Papua Barat tidak menghentikan adanya rantai kekuasaan yang sudah membudaya.
"Sebaliknya, mereka malah membuat kekerasan terus berulang dan korban sipil berjatuhan," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, FRI-WP juga memberikan empat pernyataan, yakni:
- Usut tuntas kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, serta adili para pelaku
secara transparan di peradilan umum. - Evaluasi dan tarik aparat TNI-Polri organik dan non organik dari West Papua.
- Tuntaskan reformasi militer di Indonesia.
- Hormati, lindungi, dan penuhi hak-hak rakyat West Papua, termasuk hak mereka untuk menentukan
nasib sendiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?