Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi terkait Kepulauan Tanimbar yang masuk ke dalam dua wilayah pengelolaan perikanan (WPP) namun tidak masuk ke dalam lumbung strategis pangan nasional.
Jokowi menyebut bahwa pengelompokan ke dalam wilayah perikanan dapat dilakukan apabila potensi produksi sudah mencukupi.
"Penghitungan, pengelompokan wilayah itu telah dilakukan oleh Kementerian KKP, jadi kelompok-kelompoknya ada, pelabuhannya ada di mana semuanya ada. Jadi kalau potensinya dikelompokkan masih belum cukup, ya, memang biasanya tidak dimasukkan dalam kelompok wilayah perikanan," tutur Jokowi di Pasar Olilit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (2/9/2022).
Meskipun potensi dikelompokkannya masih belum cukup, namun Jokowi menilai kalau produksi di Kepulauan Tanimbar masih bisa dinikmati oleh masyarakat lokal.
Ia melihat banyak potensi produksi di Kepulauan Tanimbar yang diserap untuk kebutuhan masyarakat lokal. Menurutnya, hal tersebut justru lebih baik dilakukan karena manyangkut gizi anak-anak di daerah.
"Kita melihat potensi di sini juga telah banyak terserap oleh kebutuhan lokal, saya kira enggak ada masalah. Tidak harus itu ekspor, tidak, asal konsumsi masyarakat bisa lebih baik, karena juga menyangkut gizi anak-anak di daerah. Jangan semuanya di ekspor, tidak semuanya harus masuk dalam wilayah penangkapan ikan, tidak harus seperti itu."
Berita Terkait
-
Proyek Blok Masela Buntu, Jokowi Ingin Tambah Mitra Baru untuk Inpex Corporation
-
Hitung-hitungan soal Kenaikan Harga BBM Bakal Disetor ke Jokowi Hari Ini
-
Suara Relawan Jokowi Tempatkan Puan Dua Tingkat di Bawah Anies Baswedan Sebagai Capres 2024, Pengamat: Nantang Bu Mega?
-
Tahapan Pemilu 2024 Sudah Jalan, Dasco Gerindra: Isu Jokowi 3 Periode Boleh kalau Hanya Wacana
-
Isu Jokowi Tiga Periode Kembali Berhembus, Sindiran Dasco Gerindra: Masa Mimpi Nggak Boleh
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO