Suara.com - Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana menilai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI begitu hobi membeli tanah di berbagai wilayah. Namun, ia mempertanyakan apakah lahan yang dibeli itu sepenuhnya dimanfaatkan atau tidak.
Dalam rapat bersama dengan Distamhut DKI, Justin pun meminta data jumlah tanah yang sudah dibebaskan. Lalu, dari lahan yang dibeli, seberapa banyak telah dimanfaatkan.
"Saya mau tahu, selama yang tahun 2021 paling tidak ya tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh dinas pertamanan dan hutan kota ini berapa persen yang sudah dimanfaatkan?" ujar Justin dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).
Justin mengaku menemukan ada tanah seluas sekitar 3.600 meter persegi yang sudah dibebaskan Distamhut DKI sejak tahun 2010. Namun, sampai sekarang lahan itu belum juga jelas pemanfaatnnya untuk apa.
Dia menilai harusnya Pemprov DKI peka terhadap hal tersebut, terutama dalam pemanfaatan tanah untuk kemaslahatan warga DKI Jakarta.
"Masyarakat DKI semuanya sangat berharap supaya tanah itu bisa dimanfaatkan karena di situ (kawasan Kramat Jati) rawan banjir, sehingga sangat dibutuhkan fasilitas tangkapan atau resapan air," tuturnya.
Lambatnya pemanfaatan ini membuat Anggota Komisi D DPRD DKI ini bertanya-tanya soal urgensi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang gemar menggelontorkan ratusan miliar pertahun untuk pembebasan lahan. Padahal, banyak tanah yang malah akhirnya menganggur tak terurus.
Namun, ia kecewa dengan respons Distamhut yang tidak bisa menjawab secara langsung data-data yang ditanya olehnya saat rapat digelar.
"Sayangnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyatakan jawabannya akan diberikan dalam 2-3 hari lagi karena harus mengecek data terlebih dahulu, sekalipun telah datang ke rapat dengan membawa serta seluruh jajaran dan para Kasudinnya."
Baca Juga: Minta Pj Gubernur Pengganti Anies Diseleksi Ketat dan Transparan, PSI: Ini Bukan Jabatan Main-main
Berita Terkait
-
Minta Pj Gubernur Pengganti Anies Diseleksi Ketat dan Transparan, PSI: Ini Bukan Jabatan Main-main
-
Gugatan Giring PSI Soal UU Pemilu Ditolak MK
-
Gugatan Giring PSI soal UU Pemilu Ditolak Mahkamah Konstitusi
-
Kesejahteraan Guru di RUU Sisdiknas Harus Diperhatikan, PSI: Tak Bisa Selamanya Sebut Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional