Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kali ini Syaikhu menulis surat terbuka yang ditujukan langsung untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam surat terbuka, Syaikhu meminta Jokowi mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga BBM.
"Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa Pertalite dan Solar. Kami meminta bapak presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang," kata Syaikhu dikutip dari surat terbuka untuk presiden, Jumat (2/9/2022).
Selain meminta Jokowi mempertimbangkan kenaikan harga BBM, Syaikhu turut menyoroti rencana-rencana pemerintah terkait pembangunan. Mulai dari proyek pemindahan Ibu Kota Negara hingga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ia membandingkan dua proyek tersebut yang dinilai tetap menjadi prioritas pemerintah, tetapi di sisi lain pemerintah justru tidak bisa memenuhi hak dasar rakyat lewat kepastian harga BBM yang terjangkau.
"Kami juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat, mengapa untuk membangun ibu kota negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya," kata Syaikhu.
Syaikhu mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," kata Syaikhu.
Dampak lebih lanjutnya, kata Syaikhu ialah jumlah orang miskin ikut bertambah. Sebab kenaikan harga-harga saat ini terjadi secara berbarengan, mulai dari kenaikan harga di sektor energi, yakni BBM hingga kenaikan harga pangan.
"Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin," kata Syaikhu.
Baca Juga: Bikin Orang Miskin Tambah Banyak, PKS Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut