Suara.com - Kebijakan pemerintah pusat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai penolakan dari banyak pihak. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat sudah menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta dalam beberapa waktu ke depan.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak mempermasalahkan akan adanya gelombang unjuk rasa ini. Namun, ia meminta agar demonstrasi dilaksanakan secara damai dan tertib.
"Bagi kami Pemprov DKI Jakarta, tentu ini menjadi kebijakan pemerintah pusat. kami hanya minta kepada masyarakat Jakarta mari kita sikapi semua ini secara baik, secara bijak, kenaikan BBM ini. Jangan sampai ada unjuk rasa yang berujung anarkis," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/9/2022).
Riza pun mengingatkan kepada para demonstran agar waspada dengan adanya provokator yang kerap menyelinap di antara para pengunjuk rasa. Dikhawatirkan nantinya demo malah berujung aksi anarkis dan pengrusakan fasilitas.
"Kota Jakarta yang sudah kita bangun selama ini jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok, orang-orang yang membonceng," tuturnya.
"Nah jadi hati-hati semuanya dan kita berharap sikapi secara baik secara bijak, kita hadapi semua bersama secara bijak secara baik," ucapnya.
"Jangan sampai ada nanti kelompok-kelompok, golongan, oknum, siapapun yang membonceng dalam setiap aksi," tambahnya memungkasi.
Sebelumnya belasan elemen masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Aksi tersebut digelar di sembilan titik wilayah Jakarta Pusat.
Baca Juga: Tarif Angkutan Umum di Aceh Naik 20 Persen Imbas Kenaikan Harga BBM
Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanta, menyebut masing-masing elemen membawa massa berkisar 60 sampai 100 orang.
"Ada sembilan titik aksi dari 19 elemen," kata Purwanta kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Berdasar informasi, salah satu elemen yang akan menggelar aksi demonstrasi hari ini berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Mereka dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.00 WIB.
Ketua Umum Pengurus Besar PMII, Abdullah Syukri, menyebut aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam menaikan harga BBM.
"Kami sebagai PMII sangat menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut," ujar Abdullah.
Abdullah mengklaim aksi serupa juga akan digelar di beberapa wilayah Indonesia. Dia menyebut akan mengerahkan seluruh Pengurus Koordinator Cabang (PKC) dan Pengurus Cabang (PC) untuk medesak pemerintah segera mencabut kebijakan terkait kenaikan BBM.
Berita Terkait
-
Mogok Narik karena BBM Naik, Aksi Sweeping Sopir Angkot di Sukabumi Dibubarkan Polisi
-
Harga BBM Naik, Begini Dampak Perubahan Harga Telur Versi Pinsar Petelur
-
Tarif Angkutan Umum di Aceh Naik 20 Persen Imbas Kenaikan Harga BBM
-
Harga BBM Subsidi Naik, Pemprov DKI Berupaya Tekan Potensi Kenaikan Harga Kebutuhan
-
Harga BBM Naik, Puluhan Angkutan Umum di Tegal Mogok Beroperasi, Sopir: Kami Sangat Keberatan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
Terkini
-
Tanggapi Pernyataan Noel Soal Purbaya Bakal 'Di-Noel-kan", Ketua KPK: Kita Tak Pernah Target Ini Itu
-
Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai Jakarta Dikeruk hingga 5 Meter untuk Halau Banjir
-
Adies Kadir Bukan lagi Kader, Bahlil: Golkar Sudah Wakafkan untuk Jadi Hakim MK
-
Suap Pengurusan Jabatan di Kabupaten Ponorogo: Saksi dari Dokter Mangkir, KPK Beri Peringatan Keras!
-
Kajari Sleman Minta Maaf di DPR, Siap Jalankan Instruksi Hentikan Kasus Hogi Minaya
-
Kemensos Tindaklanjuti Usulan Sekolah Rakyat di Baubau, Sukamara, dan Aceh Besar
-
Pelantikan Februari, Satu Nama Kuat Calon Wamenkeu Sudah 'Sowan' ke Purbaya
-
Pesan Tegas Komisi III DPR: Keadilan di Atas Kepastian Hukum, Kasus Hogi Minaya Wajib Dihentikan
-
Sudah Temui Sudrajat Pedagang Es Jadul, Komandan Kodim: Masalah Selesai Secara Kekeluargaan
-
Akui Salah Terapkan Pasal di Kasus Hogi Hinaya, Kapolresta Sleman Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia