Suara.com - Pakar hukum pidana Otto Hasibun ikut angkat bicara soal kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat alias Brigadir J oleh Ferdy Sambo.
Otto Hasibuan menyampaikan bahwa masyarakat dibuat bingung dengan kebenaran keterangan laporan soal kasus Ferdy Sambo.
Sebab, laporan keterangan soal peristiwa tersebut dianggap memiliki 'skenario' yang dengan mudahnya berubah-ubah.
"Coba pertama kali kita percaya dengan skenario pertama, tembak menembak. Sekejap orang percaya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian berubah ada skenario kedua. Kita percaya pula ini," ungkap Otto Hasibuan dalam acara Indonesia Lawyers Clup yang tayang pada Senin (05/09/2022).
Otto Hasibuan menyebut masyarakat akan percaya dengan 'skenario' yang selalu dipaparkan dan akan meninggalkan laporan sebelumnya.
Hal itu lah yang membuatnya heran dan curiga akan ada 'skenario' lain kedepan.
"Bukan tidak mungkin ada skenario ketiga, dan ternyata benar. Setelah rekonstruksi ada pula yang ketiga. Nah saya berfikir jangan-jangan ada yang keempat. Iya kan?" tutur Otto Hasibuan.
Dia menyampaikan bahwa semua yang terlibat dalam kasus Ferdy Sambo tidak linear. Seluruh informasi dan keterangan yang sering berubah tersebut diakuinya membingungkan.
"Komnas ngomong A, Komnas ngomong B, pencagara Yoshua ngomong C, pengacara Bharada E ngomong D. Semua informasi ini berbeda-beda. Sehingga saya aja mulai bingung, apalagi masyarakat," terangnya.
Baca Juga: 6 Kejanggalan Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi yang Dibongkar LPSK
"Karena informasi berubah-ubah, saya selalu menantikan apa sih keterangan dari pengacara Sambo," lanjutnya menambahkan.
Hingga saat ini, Otto Hasibuan mengaku belum pernah mendengar keterangan kasus pembunuhan versi sebenar-benarnya.
Lebih lanjut, Otto Hasibuan menjadi kebingungan apakah semua pihak yang terlibat menceritakan keterangan sesuai versi mereka sendiri dan tidak pro justitia atau berdasarkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi.
Ketidakpastian dan bercabangnya semua versi cerita dalam kasus tersebut disebut Otto Hasibuan sebagai penyebab adanya perdebatan soal pembunuhan berencana.
Berita Terkait
-
6 Kejanggalan Dugaan Kekerasan Seksual Putri Candrawathi yang Dibongkar LPSK
-
Pernah Diisukan Jadi Simpanan Sambo, Begini Foto Baru AKP Rita Yuliana, sang Adik: Nih Pacaran Lagi Kakak?
-
Soal Ruang Rahasia Berisi Mayat Polisi di Rumah Sambo, Begini Kata Polisi
-
Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Uji Kebohongan Hari Ini, Ferdy Sambo Besok
-
Profil Kombes Pol Agus Nurpatria, Anak Buah Ferdy Sambo yang Merusak CCTV pada kasus Pembunuhan Brigadir J
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan