Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) untuk melihat kesiapan dan kesiagaan Pertamina dalam menyalurkan energi hingga pelosok Tanah Air. Erick menilai, sistem yang dibangun Pertamina ini bisa mendeteksi baik ketersediaan, distribusi, hingga potensi kebocoran BBM secara langsung (real time).
Erick meninjau PIEDCC di Gedung Grha Pertamina, Jakarta Pusat didampingi oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Rabu (7/9/2022). Erick langsung memantau layar besar yang menyajikan kondisi SPBU Pertamina di berbagai wilayah Indonesia dan meninjau langsung data ketersediaan (stok) BBM di seluruh Indonesia yang dijelaskan oleh SVP Integrated Enterprise Data and Command Center Ignatius Sigit Pratopo.
“Command center ini dibuat Pertamina untuk mendeteksi hasil produksi. Kita bisa melihat hasil produksinya, prosesnya seperti apa, distribusinya baik lewat jalur laut maupun darat dan ada juga deteksi dini kalau sampai ada pengurangan stok hingga masuk ke pom bensin dan digunakan oleh masyarakat," ujar Erick.
Dari peninjauan di PIEDCC, baik dari hulu hingga hilir, Erick menegaskan bahwa stok BBM untuk seluruh Indonesia masih dalam kondisi aman. Dia juga menegaskan, lewat PIEDCC Pertamina bisa menerapkan efisiensi baik dari sisi produksi hingga penjualan.
“Makanya sekarang saya mengecek langsung untuk memastikan kuota (stok) dalam kondisi aman, serta distribusi aman dan tidak bocor, efisien dan efektif,” katanya. Dari pantauan PIEDCC, untuk ketersediaan stok BBM jenis Pertalite berada pada level 17 hari, Pertamax pada level 49 hari dan Pertamax Turbo pada level 99 hari. Sedangkan untuk ketersediaan jenis Solar berada pada level 18 hari dan Pertamina Dex pada level 76 hari. Sementara itu, untuk ketersediaan BBM jenis Avtur berada pada level 31 hari.
Sementara itu, Nicke menjelaskan, lewat PIEDCC bisa terpantau aliran mulai dari produksi hingga penyaluran BBM ke masyarakat. Bahkan sistem PEDCC bisa memantau langsung potensi kebocoran distribusi di lapangan.
“Ini upaya yang kita lakukan untuk mengurangi losses (kehilangan) baik dari kilang, masuk ke kapal, masuk ke mobil tangki dan masuk ke SPBU. Di SPBU semua tercatat misalnya dari dispenser nomor 5 produknya apa saja yang dikeluarkan. Jadi kalau ada selisih langsung kelihatan,” jelas Nicke.
Lebih jauh, Erick menambahkan, pembangunan sistem PIEDCC ini memang sudah sepatutnya dilakukan. Terlebih saat ini sudah menjadi era dengan sistem data berbasis digital. Dia juga menambahkan, data yang disajikan Pertamina ini bisa dikolaborasikan dengan data yang ada di Polri, terutama dalam ikhwal pengawasan kecurangan di lapangan.
“Kami koordinasi dengan Kapolri untuk menandatangani MoU supaya data ini dan data kepolisian akan kita sinkronkan dan juga pengawasan kalau ada penimbunan. Kita dorong kerja sama ini dengan Kapolri,” kata Erick.
Baca Juga: Tarif Angkutan Penumpang di Kalbar Naik Hingga 30 Persen
Berita Terkait
-
Jangan Cemas Harga BBM Naik, Tarif Angkutan Umum JakLingko Tetap Sama
-
Pemkab Sumedang Siapkan Rp5,8 Miliar untuk BLT BBM
-
FOTO: Aksi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Jogja, Gerbang DPRD DIY Roboh hingga Massa Bakar Ban
-
Usai Bakar Spanduk Prabowo hingga Tiduran saat Demo Tolak BBM Naik, Massa Mahasiswa di Patung Kuda Bubar Jalan
-
Erick Thohir Minta Masyarakat Kurangi Ketergantungan BBM, Apa Solusi yang Ditawarkan?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi