Suara.com - Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk ikut bergabung menggelar aksi demo bersama publik menolak harga BBM naik. Dalam instruksinya, Demokrat menyinggung soal PDIP yang juga pernah melakukan aksi demo ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menjelaskan, bahwa Partai Demokrat khususnya Bappilu sejak minggu kedua Agustus yang lalu, telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil langkah dan tindakan.
"Selain menyuarakan di Parlemen terkait penolakan ini, juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota juga diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Kamhar menyebut, dalam melakukan aksinya kader-kader Demokrat tidak perlu melakukan drama sampai nangis-nangis.
"Kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM ini, sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu," ungkapnya.
"Yang ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM. Padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, kader Demokrat dibebaskan untuk berdemo tolak harga BBM naik.
Ia pun mempersilakan jika kader mengajak semua pihak dalam melakukan aksinya, dengan catatan dilakukan secara damai.
Menurutnya, dalam menaikan harga BBM pemerintah dinilai telah mengambil jalan pintas demi kepentingan sepihak. Pemerintah dianggap tak kreatif dengan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Bertambah, Polisi yang Luka Dalam Demo Ricuh Terkait BBM di Depan DPR Aceh Jadi 5 Orang
"Argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat. Bisa melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN," tuturnya.
"Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," pungkasnya.
Harga BBM Naik
Diketahui, pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi mulai Sabtu (3/9/2022) lalu.
Kenaikkan harga BBM tersebut berlaku satu jam dari pengumuman.
"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 3 September Tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dalam konferensi persnya, Sabtu (3/9/2022).
Berita Terkait
-
Bela Laras Faizati, 4 Sosok Ini Ajukan Diri Jadi Amicus Ciriae: Unggahan Empati Bukan Kejahatan!
-
Di Sidang, Laras Faizati Ucap Terima Kasih ke Mahfud MD, Minta Semua Aktivis Dibebaskan
-
RI Masih Bergantung Impor BBM dari Afrika Hingga Timur Tengah
-
Mahfud MD Soroti 1.038 Penahanan Aktivis Pasca-Demo Agustus, Desak Kapolri Lakukan Penyisiran Ulang
-
Cuma Rp40 Juta Sudah Dapat SUV Mewah? Bongkar Tuntas Harga Bekas Nissan Terrano dari Tahun ke Tahun
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
Terkini
-
Plus Minus Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa Restu DPR, Solusi Anti Utang Budi atau Sama Saja?
-
Polisi Buka Peluang Tersangka Baru dalam Tragedi Kebakaran Ruko Terra Drone
-
Puslabfor 'Bongkar' Ulang TKP Kebakaran, Buru Bukti Jerat Bos Terra Drone
-
Korban Tewas Bencana di Agam Tembus 192 Orang, 72 Masih Hilang
-
Lonjakan Pemilih Muda dan Deepfake Jadi Tantangan Pemilu 2029: Siapkah Indonesia Menghadapinya?
-
MKMK Tegaskan Arsul Sani Tak Terbukti Palsukan Ijazah Doktoral
-
Polisi Kembali Lakukan Olah TKP Terra Drone, Apa yang Dicari Puslabfor?
-
MyFundAction Gelar Dapur Umum di Tapsel, Prabowo Janji Rehabilitasi Total Dampak Banjir Sumut
-
Ikuti Arahan Kiai Sepuh, PBNU Disebut Bakal Islah Demi Akhiri Konflik Internal
-
Serangan Kilat di Kalibata: Matel Diseret dan Dikeroyok, Pelaku Menghilang dalam Sekejap!