Korban Mutilasi di Mimika, Panglima TPNPB-OPM: Semuanya Warga Nduga

Suara.com - Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka Ndugama Egianus Kogeya menyebut empat korban mutilasi di Mimika, Papua, bukan anggota TPNPB-OPM.

"Saya cek ke seluruh pimpinan dan anggota wilayah batalyon-batalyon, kompi-kompi hingga regu dan pleton-pleton serta semua anggota intelijen telah saya pastikan bahwa mereka semua ada dan sehat, tidak ada pasukan saya yang (menjadi) korban," kata Egianus melalui keterangan pers, Kamis (8/9/2022).

Ia menyayangkan narasi yang menyebutkan anggotanya terlibat dalam proses jual beli senjata yang menjadi akar masalah dari mutilasi. Egianus menyebut narasi itu termasuk dalam pembohongan publik.

Egianus mengatakan empat korban mutilasi yang melibatkan enam anggota TNI merupakan orang asli Papua asal Nduga.

"Kami klarifikasi bahwa keempat warga asal Kabupaten Nduga yang dimutilasi oleh militer kolonial Indonesia di Mimika Papua adalah benar-benar warga sipil asal kabupaten Nduga Papua," kata dia.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman menyebut kasus itu bermula ketika anggotanya melihat orang yang diduga KKB Papua hendak membeli senjata.

"Itu memang ada beberapa oknum, walaupun memang ada dilatarbelakangi memang ada rencana pembelian senjata oleh pihak KKB sehingga dipancinglah oleh anggota, kemudian dari prosesnya itu, ditangkaplah mereka itu," kata Dudung di Mabes AD, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Tetapi Dudung mengecam tindakan enam prajurit TNI AD yang terlibat dalam mutilasi.

"Tetapi saya tegaskan kepada seluruh jajaran angkatan darat, khususnya kepada Puspomad agar ini diproses. proses dengan tuntas dan tegas saya harapkan orang-orang itu dipecat segara," kata dia.

Baca Juga: Heboh Judul Video: Satu Keluarga Terlibat Bisnis Sambo Jual Organ Tubuh, Begini Tanggapan Polri

Aliansi Mahasiswa Papua demonstrasi di Komnas HAM, beberapa waktu yang lalu, dan mereka meminta Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengusut kasus mutilasi di Papua.

"Dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan semua proses berjalan dengan secara transparan dan akuntabel," kata mahasiswa.

Mahasiswa juga mendesak Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa agar kasus itu disidang di pengadilan umum.