Suara.com - Partai Demokrat menilai bahwa argumentasi yang dipakai Anggota DPR RI fraksi PDIP Adian Napitupulu yang meminta Demokrat belajar matematika dulu sebelum demo tolak harga BBM naik, adalah hal yang menyesatkan.
"Argumentasi yang disampaikan Adian Napitupulu adalah sebuah bentuk penyesatan yang sekaligus menunjukkan dirinya sama sekali tak memiliki empati terhadap penderitaan rakyat," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).
Ia mengatakan, seharusnya Adian sebagai anggota DPR RI tidak menyampaikan argumentasi membela kenaikan harga BBM. Terlebih banyak konstituennya yang kekinian pasti sedang kesulitan.
Kamhar juga menyindir Adian yang disebutnya hanya bisa mengutak-atik angka saja dalam argumentasinya soal kenaikan harga BBM.
"Apalagi data yang disajikan menjadikan upah minimum DKI sebagai acuan kemampuan menenggang biaya kemahalan jelas tidak sebanding dengan daerah-daerah lain yang sebagian besar UMP-nya di bawah DKI. Jadi ini sekedar narasi yang dibungkus dengan angka-angka untuk memberikan pembenaran terhadap kebijakan yang tak prorakyat," tuturnya.
Kamhar menjelaskan, kenaikan harga BBM di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berbeda dengan era Presiden Jokowi. Menurutya, kala era SBY kenaikan BBM terpaksa dilakukan agar APBN tak jebol akibat harga minyak dunia yang melambung tinggi, kemudian diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Itu pun dikritik habis-habisan oleh elit-elit PDIP termasuk Pak Jokowi yang kala itu menjabat Gubernur DKI yang ironisnya kebijakan kompensasi ini juga diternyata di contek ketika menjabat sebagai Presiden. Bisa dibilang, sebenarnya kritik pada masa itu hanya sekedar asal bunyi tanpa memahami persoalaan demi mengejar popularitas dan simpati publik," ujarnya.
Soal argumentasi tentang pemberantasan mafia migas dengan membubarkan Petral, kata Kamhar, tak memberi dampak yang signifikan pada perbaikan kebijakan di bidang energi. Menurutnya, patut diduga hanya ganti casing namun praktik yang sama tetap terjadi.
"Belum lagi tumpukan utang pemerintahan sekarang tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri. Jadi sebaiknya Bung Adian lebih cermat dalam membuat pernyataan. Jika tak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat agar BBM tak naik, setidaknya tak membuat pernyataan yang mendesepsi publik," katanya.
Baca Juga: Respons Kenaikan Harga BBM: BEM SI akan Demo di Jakarta Hari Ini, Polisi Berharap Mereka Tertib
"Pembangunan untuk manusia bukan manusia untuk pembangunan. Filosofi ini mesti dipahami Bung Adian Napitupulu agar jati dirinya yang berlatarbelakang aktivis mahasiswa tak sepenuhnya hilang oleh kekuasaan," sambungnya.
Disuruh Belajar Matematika
Adian Napitupulu sebelumnya meminta Partai Demokrat untuk belajar matematika terlebih dahulu sebelum demo soal kenaikan BBM.
Hal ini dinyatakan sendiri dalam rilis media yang diterima Suara.com pada rabu (7/9/2022).
Rilis yang ditulis oleh Adian tersebut membandingkan nominal kenaikan BBM pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan era SBY.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya