Kasad Maruli Tegaskan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' Permintaan Pemda, Bukan Instruksi TNI

Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak, memberikan klarifikasi terkait aksi prajurit TNI yang membubarkan acara nonton bareng (nobar) film berjudul Pesta Babi.

Maruli menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, bukan instruksi dari pimpinan pusat TNI.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil oleh pejabat daerah yang khawatir akan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya akibat penayangan film tersebut.

“Ya, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah," kata Maruli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

"Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan," katanya menambahkan.

Menurutnya, Pemda memiliki wewenang penuh dalam mengoordinasikan keamanan wilayah, termasuk meminta bantuan Dandim untuk mengantisipasi potensi kericuhan.

Ia juga menyinggung mengenai muatan dalam film tersebut yang dinilai perlu disikapi dengan hati-hati.

“Pemda kan yang cerita. Pemda punya koordinasi, mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan situasi-situasinya. Karena tingkat kebenarannya dari film itu juga, kan belum tentu benar," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruli secara tegas membantah anggapan bahwa TNI bersikap antikritik terhadap isi atau pesan yang disampaikan dalam film Pesta Babi.

Baca Juga: Menhan Soal Kasus Andrie Yunus di Peradilan Militer: Bisa Lebih Berat Hukumannya

Ia kembali menekankan bahwa peran TNI di lapangan hanyalah merespons koordinasi keamanan dari pemerintah setempat.

“Ya itu mereka (Pemda), tidak ada instruksi," pungkasnya.