Suara.com - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan terdapat tuduhan meyakinkan bahwa pasukan Moskow telah membawa anak-anak dari Ukraina ke Rusia untuk diadopsi sebagai bagian dari upaya relokasi dan deportasi paksa secara masif.
“Ada tuduhan yang meyakinkan tentang pemindahan paksa anak-anak tanpa pendamping ke wilayah pendudukan Rusia atau ke Federasi Rusia sendiri,” kata Ilze Brands Kehris, asisten sekretaris jenderal PBB untuk hak asasi manusia, kepada Dewan Keamanan, pada Rabu (7/9).
“Kami khawatir pihak berwenang Rusia telah menerapkan prosedur yang disederhanakan untuk memberikan kewarganegaraan Rusia kepada anak-anak tanpa pengasuhan orang tua, dan anak-anak ini memenuhi syarat untuk diadopsi keluarga-keluarga Rusia,” ungkapnya.
VOA Indonesia juga melaporkan bahwa dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai masalah Ukraina itu, Brands Kehris mengatakan bahwa pasukan Rusia juga menjalankan operasi “penyaringan,” di mana warga Ukraina di wilayah pendudukan dipaksa mengikuti pemeriksaan keamanan sistematis yang melibatkan “banyak” tindakan pelanggaran HAM.
“Dalam kasus-kasus yang kantor kami telah dokumentasikan, selama proses ‘penyaringan,’ pasukan bersenjata Rusia dan kelompok-kelompok afiliasi bersenjata telah melakukan penggeledahan tubuh – terkadang penelanjangan paksa, dan interogasi terperinci tentang latar belakang pribadi, hubungan keluarga, pandangan politik dan kesetiaan individu yang bersangkutan,” bebernya.
Prosedur penyaringan itu melibatkan pemeriksaan perangkat seluler, pengambilan data identitas pribadi, serta pengambilan foto dan sidik jari, tambahnya.
Beberapa warga Ukraina yang dinilai dekat dengan pemerintah atau militer Ukraina telah disiksa dan secara paksa dipindahkan dan dikirim ke koloni-koloni penjara Rusia dan pusat-pusat penahanan lainnya, katanya.
“Kami khususnya khawatir perempuan dan anak-anak perempuan berisiko mengalami pelecehan seksual selama prosedur ‘penyaringan,’” ungkap Brands Kehris.
Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, mengungkapkan bahwa beberapa laporan mengindikasikan pemerintahan Rusia telah menginterogasi, menahan, dan kemungkinan mendeportasi antara 900.000 hingga 1,6 juta warga Ukraina.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang didapat pihak AS, “lebih dari 1.800 anak-anak dipindahkan dari wilayah Ukraina yang dikontrol Rusia ke wilayah Rusia sendiri”, Al Jazeera melaporkan.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menampik tuduhan-tuduhan tersebut dan menyebutnya “tidak berdasar” serta mengklaim bahwa warga Ukraina yang melarikan diri dari negara itu melakukannya “demi menyelamatkan diri dari rezim kriminal”.
Ia mengatakan, apa yang dianggap sebagai proses “penyaringan” itu hanyalah proses pendaftaran orang-orang yang memasuki wilayah Rusia.
“Sejauh yang kami dapat nilai, prosedur serupa juga diberlakukan di Polandia dan negara-negara Uni Eropa lainnya terhadap para pengungsi Ukraina,” katanya di hadapan DK PBB.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kantor Presiden Rusia Vladimir Putin sendirilah yang mengelola langsung program penyaringan dan relokasi paksa ribuan warga Ukraina ke Rusia.
“Rusia telah secara sistematis menggunakan praktik deportasi paksa sebelumnya. Rasa takut dan penderitaan yang ditimbulkan bagi orang-orang yang dipaksa tinggal di bawah kendali Kremlin sangat besar,” kata wakil juru bicara Deplu AS, Vedant Patel.
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
- Pelatih asal Spanyol Sebut Persib Bandung Kandidat Juara, Kedalaman Skuad Tak Tertandingi
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Kapolri Ungkap Pesan Prabowo: TNI-Polri Harus Bersatu, Jangan Sampai Terpecah
-
Impor Mobil India Dinilai Sebagai Otokritik Atas Kartel Mobil di Indonesia
-
HUT ke-12 Suara.com Luncurkan Aura Research, Platform AI untuk Analisis Data dan Monitoring Isu
-
Gedung Tinggi Dilarang Sedot Air Tanah, PAM Jaya Ingatkan Ancaman Sinkhole Hantui Jakarta
-
Menhan Banyak Urusan, Gian Kasogi: Isu Keamanan Jangan Jadi Instrumen Politik Menuju 2029
-
Praperadilan Direktur PT WKM, Haris Azhar: Perkara Ini Tidak Memenuhi Hak Asasi Manusia
-
Rayakan Hari Jadi ke-12, Suara.com Perkokoh Posisi Pemimpin Media Digital Berbasis Komunitas
-
Alarm Merah Timur Tengah: Mengapa Perang Iran-AS Bisa Ancam Dapur WNI Susah Ngebul?
-
Dirumorkan Tewas Dibom Iran, Benjamin Netanyahu Terakhir Terlihat di Lokasi Ini
-
Praperadilan Direktur PT WKM, Ahli: Laporan Keterangan Palsu di Sidang Hanya Bisa Lewat Hakim