Bukan Soal Amplop Kiai, Isu Suharso Dicopot dari Ketum PPP karena Membangkang Perintah Jokowi Jadi Menpan RB, Benarkah?

Suara.com - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengaku sempat mendengar isu pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lantaran menolak permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) digeser menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Untuk diketahui, jabatan Menpan RB baru saja diisi Abdullah Azwar Anas, setelah Tjahjo Kumolo meninggal dunia.

"Seperti yang saya dapatkan informasinya, bahwa pencopotan Suharso itu, karena pemicunya ya Suharso tidak taat, tidak patuh, membangkang pada Jokowi terkait reshuffle. Jadi, ketika itu, Jokowi meminta Suharso untuk digeser menjadi Menpan RB," kata Ujang kepada Suara.com dihubungi, Sabtu (10/9/2022).

"Tetapi Suharso Monoarfa tidak mau, ya itu dianggap membangkang," katanya

Maka itu, kata Ujang, ketika Suharso sedang berada di luar negeri dalam kunjungan kerjanya sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas digelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP, sehingga menunjuk Plt yang dipilih anggota Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) M Mardiono.

"Oleh karena itu, ya ketika Suharso sedang berada di luar negeri gitu, suka tidak suka, senang tidak senang dikudeta ya, diturunkan diganti oleh Mardiono," ucapnya

Apalagi, kata Ujang, dengan dikeluarkannya SK Menkumham terkait kepengurusan baru PPP yang kini diemban oleh Plt Ketum PPP Mardiono dirasa cukup cepat. Sehingga muncul dugaan itu sebagai bentuk salah satu skenario untuk mencopot Suharso dari ketua umum partai berlambang Ka'bah itu.

"Seandainya SK Menkumham itu memang betul keluar dengan cepat mengesahkan Mardiono, ya itu sudah jelas bahwa itu bagian dari pada skenario, untuk mencopot apa namanya, Suharso dari PPP," ujarnya

"Ya, begitulah politik, apalagi PPP bagian dari partai koalisi Jokowi dan sudah masuk bagian dari pada bagian KIB," katanya

Sebelumnya, Suharso meminta internal partai yang menjadi pihak menggulingkan kekuasaannya dari kursi ketua umum, tidak membawa-bawa nama Presiden Jokowi.

Baca Juga: Tidak Terkait dengan Jokowi, Pengamat Ini Sebut Kisruh Internal PPP Murni karena 'Amplop Kiai'

Hal itu ditegaskan Suharso kepada para kader di acara Workshop Nasional Anggota DPRD se-Indonesia di Jakarta Pusat.

"Jangan bawa-bawa nama presiden, jangan bawa-bawa nama lembaga-lembaga negara. Dan saya juga tidak sedang membawa nama presiden dan membawa nama lembaga-lembaga negara," kata Suharso dikutip dari tayangan video, Selasa (6/9/2022).

Hal itu bahkan ditegaskan Suharso secara berulang. Ia meminta tidak ada pihak internal PPP yang menyeret-nyeret nama Jokowi.

"Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama presiden. Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini," ujar Suharso.

Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

"Di situ lengkap bagaimana yg diatur dalam AD/ART tentang menggelar mukernas diantaranya dihadiri yaitu oleh pengurus harian kemudian sekretaris wilayah, kemudian anggota fraksi DPR RI, kemudian majelis-majelis kemudian pimpinan Banom," tuturnya.