Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno mengaku belum melihat ada motif politik di balik maraknya peretasan terhadap data pribadi para pejabat yang diduga dilakukan peretas atau hacker Bjorka. Meski begitu, Dave tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada kecenderungan ke arah motif politik.
"Saat ini sih belum terlihat tapi ya, tampaknya sih ada tendensius ke sana (motif politik). Tapi ya kami belum bisa terlalu cepat untuk mengatakan hal tersebut," kata Dave di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Menurut Dave, maraknya aksi peretasan tidak serta merta juga bisa dikaitkan dengan upaya peralihan isu, baik isu Ferdy Sambo maupun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tetapi yang pasti, ditegaskan Dave, semua aksi peretasan yang berujung kepada pembocoran data memiliki tingkat kerawanan sama.
"Saya enggak bisa bilang begitulah. Saya enggak bisa katakan karena semuanya ini memiliki tingkatan yang rawan," kata Dave.
Audit Keamanan Siber
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera bertindak mengatasi kebocoran data atau informasi milik kementerian/lembaga, maupun sejumlah tokoh.
Hal itu menyusul terjadinya pembocoran data pribadi para elite pemerintahan oleh peretas atau hacker Bjorka, tidak terkecuali data milik Puan.
Baca Juga: Data Pribadi Para Pejabat yang Diacak-acak Bjorka, Cak Imin sampai Undur Diri dari WA
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangannya dikutip Selasa (13/9/2022).
Puan mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan penjelasan secara terbuka atas maraknya peretasan data milik kementerian/lembaga.
Di sisi lain, Puan sekaligus berharap agar BSSN beserta kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber berupa pembobolan data-data.
“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” kata Puan.
Hacker Bjorka Bikin Pemerintah Gagap
Diketahui, hacker Bjorka tidak berhenti membuat ulah. Terbaru dirinya menyebarkan profil sejumlah pejabat pemerintah Indonesia. Awalnya, dia membocorkan identitas Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Berita Terkait
-
Data Pribadi Para Pejabat yang Diacak-acak Bjorka, Cak Imin sampai Undur Diri dari WA
-
Cak Imin Disebut Dompleng Nama Bjorka Buat Kampanye, Sang Hacker Turun Tangan: Waktunya Cek Notifikasi Anda
-
Pemerintah Bentuk Timsus Respons Serangan Hacker, Bjorka Sesumbar Minta Segera Ditangkap
-
Bjorka Orang Indonesia? Begini Dugaan Pakar Keamanan Siber
Terpopuler
- Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- Promo Alfamart 14-18 Maret 2026: Diskon Sirop dan Wafer Mulai Rp8 Ribuan Jelang Lebaran
- Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
Pilihan
-
AFC Resmi Coret Timnas Malaysia, Vietnam Lolos ke Piala Asia 2027
-
Iran Tolak Main di AS! Minta FIFA Pindahkan Laga Piala Dunia 2026 ke Meksiko
-
Arus Mudik H-4 Idulfitri, 100 Ribu Orang Sudah Berangkat dari Stasiun Gambir
-
Pertama di Dunia! Malaysia Robek-robek Perjanjian Dagang dengan AS, Indonesia?
-
Analisis Militer: Iran Pakai Strategi 'Vietnam Kedua' yang Bikin AS Putus Asa
Terkini
-
Belum Ada Keputusan Pemangkasan, Menkeu Purbaya Pastikan Anggaran MBG Aman
-
Mensesneg Tegaskan Perintah Prabowo Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus
-
Temani Perjalanan Mudik, Badan Bahasa Bagikan 24 Ribu Buku Gratis di Terminal Kampung Rambutan
-
Kemensetneg Imbau Pejabat Tak Gelar Open House Lebaran Secara Berlebihan
-
MK Ketok Palu Soal Pensiun Pejabat, DPR RI Siap Ambil Langkah Revisi
-
Kemenhub Jelaskan Penyebab Tiket Pesawat Mahal Jelang Lebaran 2026
-
Gus Alex Pasang Badan, Bantah Ada Perintah dari Yaqut di Kasus Kuota Haji
-
Resmi Pakai Rompi Oranye KPK, Gus Alex Bantah Terima Perintah dari Gus Yaqut dalam Kasus Haji
-
Lebih dari 116 Ribu Orang Ikut Mudik Gratis BUMN 2026, Realisasi Lampaui Target 10 Persen
-
Pemerintah Kaji Potong Gaji DPR dan Kabinet Demi Cegah Defisit