Suara.com - Perwakilan Rusia baru-baru ini menyebut pemerintahan Taliban di Afghanistan telah berhasil membuat perubahan positif terkait hak-hak perempuan dan anak perempuan, termasuk di bidang pendidikan.
Sejumlah perwakilan dari lebih dari 20 negara dan organisasi internasional, pada Senin (12/9), mengutuk kebijakan Taliban untuk menutup sekolah menengah dan menolak hak-hak dasar lainnya bagi anak perempuan dan perempuan dewasa di Afghanistan.
Bahkan Pakistan, yang konon dianggap sebagai sosok yang dermawan terhadap Taliban, menyuarakan keprihatinannya mengenai dihentikannya pendidikan bagi anak perempuan Afghanistan, dalam dialog PBB tentang hak asasi manusia di negara itu. Dialog itu sendiri merupakan bagian dari sesi ke-51 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang dibuka di Jenewa pada Senin.
Sementara itu, Rusia dan China tidak mengeluarkan kecaman terhadap kondisi terakhir di Afghanistan. Bahkan, seorang diplomat Rusia membeberkan kemajuan yang dicapai di bawah pemerintahan Taliban mengenai hak-hak perempuan.
“Kami mencatat upaya pemerintah Afghanistan yang baru untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam bidang pernikahan dan warisan properti,” kata seorang utusan Rusia pada agenda PBB itu.
Sang perwakilan juga menambahkan bahwa lebih dari 130.000 perempuan dipekerjakan di sektor-sektor kesehatan dan pendidikan.
Tidak ada perwakilan Taliban yang hadir pada acara itu karena PBB tidak mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintahan Afghanistan yang sah. Sebaliknya, diplomat dari bekas pemerintah Afghanistan masih diakui sebagai perwakilan Afghanistan di markas besar PBB di New York dan Jenewa.
Lebih lanjut, sang diplomat Rusia mengatakan beberapa sekolah ditutup karena Taliban tidak mampu membangun ruang kelas terpisah untuk anak perempuan. Ia juga menyalahkan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya karena membekukan bantuan ke Afghanistan dan menjatuhkan sanksi kepada Taliban yang, menurutnya, malah berdampak buruk pada sektor pendidikan di Afghanistan. [VOA]
Berita Terkait
-
Kebijakan Membeli Minyak Murah Rusia Dinilai Akan Merugikan Indonesia
-
Putin dan Xi Jinping akan Bahas Perang Ukraina saat Bertemu di Uzbekistan Pekan Ini
-
Taliban Umumkan 40 Pemberontak Tewas di Panjshir
-
Apa Konsekuensinya Bila Indonesia Membeli Minyak Murah dari Rusia?
-
Dugaan Pelanggaran HAM, PBB Sebut Rusia Intimidasi pihak yang Tentang Perang Ukraina
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung