Suara.com - Pengamat militer dan kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, peran pimpinan TNI sangat diperlukan guna meredam gejolak buntut pernyataan Effendi Simbolon. Anggota Komisi I DPR RI dari PDI Perjuangan itu sempat menyebut TNI seperti gerombolan.
Belakangan, sejumlah prajurit TNI bereaksi mengecam pernyataan Effendi. Bahkan, respons tersebut direkam dan videonya beredar luas di media sosial.
Menurut Fahmi, reaksi sesaat para prajurit TNI atas pernyataan yang dianggap tidak bijak sesuatu hal yang wajar. Namun jika hal itu terus dibiarkan, akan menjadi buruk.
"Jika itu memang bentuk spontanitas, itu hanya menunjukkan bahwa masih ada prajurit di level bawah yang cenderung impulsif, yang punya masalah pengendalian emosi dan perilaku," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/9/2022).
Apabila memang ada perintah untuk merespons pernyataan tersebut, Fahmi punya pendapat lain. Artinya, di level pimpinan juga mempunyai kecenderungan impulsif.
Tentunya, lanjut dia, hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Fahmi menilai, perilaku impulsif atau kecenderungan bertindak tanpa berfikir di level manapun, dapat membahayakan.
Untuk itu, Fahmi berpendapat level pimpinan di lingkungan TNI harus mampu menunjukkan kemampuan dan kematangan dalam mengarahkan dan mengendalikan para prajurit. Tujuannya, untuk menghentikan bentuk spontanitas di level bawah.
Jika tidak, itu kemudian justru ibarat membenarkan apa yang dikatakan oleh politisi Effendi Simbolon sebelumnya, mirip gerombolan. Saya kira, TNI tidak ingin dan tidak boleh dicap buruk, makanya segera hentikan apapun yang dianggap sebagai spontanitas itu.
Fahmi menyebut, membiarkan para prajurit bereaksi dan bersikap, sama dengan politisasi. Terlebih, jika memerintahkan atau mengarahkan.
"Hati-hati. Bagaimanapun, hal-hal yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu merupakan bagian dari dinamika dan proses politik di parlemen," ucap Fahmi.
Fahmi juga menyarankan agar pimpinan TNI dan para politisi di Kompleks Parlemen bisa menghentikan segala bentuk reaksi dan provokasi. Para pimpinan TNI, lanjut dia, harus mengendalikan para prajurit agar tidak impulsif.
Sedangkan, para politisi juga harus menahan diri tidak bergenit-genit dengan pernyataan yang bertendensi memicu politisasi TNI.
"Apakah emosi anggota bisa diredam? Mestinya bisa. Tinggal perintah stop. Masak nggak loyal perintah atasan?" tutur Fahmi.
Effendi WA Panglima dan KSAD
Effendi Simbolon memohon maaf atas ucapan TNI mirip gerombolan. Ia bahkan sudah menghubungi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa secara langsung untuk menyampaikan permintaan maaf.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf