Suara.com - Perang dingin antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elite kedua puak saling bongkar skandal.
Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Dalam pidatonya yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk 'turun gunung' ke gelanggang politik nasional menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024?" kata SBY lebih dulu beretorika.
"Saya mendengar, mengetahui, ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil."
Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyalemen pilres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat.
"Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," tuding SBY.
Bahkan, SBY mengklaim, Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dijegal kalau ingin mengajukan calon presiden serta calon wakil presiden bersama koalisi.
"Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" kata SBY mengagitasi ribuan kadernya.
Baca Juga: Yakin SBY Tak Main-main soal Indikasi Curang Pemilu 2024, PKB Minta Aktor Utama Diungkap
PDIP: Pemilu 2009 curang
Selang dua hari, Sabtu 17 September akhir pekan lalu, Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto langsung menyambut pernyataan SBY.
"Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak," tegas Hasto.
Hasto langsung membuka serangan pertama terhadap Demokrat dengan menyebut Pemilu 2009 yang digelar pada masa kepemimpinan SBY sebagai presiden, sebagai kontestasi paling curang sepanjang sejarah demokrasi Indonesia.
"Dalam catatan kualitas pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab."
Menurut Hasto, manipulasi daftar pemilih tetap baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia adalah tahun 2009.
Tag
Berita Terkait
-
Yakin SBY Tak Main-main soal Indikasi Curang Pemilu 2024, PKB Minta Aktor Utama Diungkap
-
Dugaan SBY Soal Pilpres 2024 Dipaksakan Hanya Dua Paslon Disebut Bisa Terjadi, Tapi...
-
Bukan Bahas Persoalan Politik dengan Yenny Wahid, Anies Baswedan: Tentang Kompetisi di SCBD
-
Sekjen PDI Perjuangan Sebut Depok Tidak Berkembang, Mohammad Idris: Itu Menyinggung Perasaan Semua Pihak
-
Anies Baswedan Bertemu AHY, Ahmad Syaikhu dan Surya Paloh, Bahas Apa?
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
Terkini
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?
-
Fakta Baru Kebakaran Ruko Terra Drone: Pemilik Lepas Tangan, Perawatan Rutin Nihil
-
5 Momen Dasco Jadi 'The Crisis Manager' di Tahun 2025
-
Dampak Banjir dan Longsor Sumut Kian Parah, 360 Orang Meninggal dan Puluhan Ribu Mengungsi
-
Perpol Jabatan Sipil Polri Jadi Bola Panas, Komisi Reformasi Turun Tangan Bahas Polemik
-
KPK Pastikan Perceraian Atalia-RK Tak Hambat Kasus BJB, Sita Aset Tetap Bisa Jalan
-
Prabowo Ingin Papua Ditanami Sawit, Demi Hemat Impor BBM Rp 520 Triliun?
-
Isi Amplop Terkuak! Kubu Roy Suryo Yakin 99 Persen Itu Ijazah Palsu Jokowi: Ada Foto Pria Berkumis
-
7 Fakta Kunci Pemeriksaan Gus Yaqut di KPK, Dicecar 9 Jam soal Kuota Haji