Suara.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah tidak tergesa-gesa untuk menetapkan status pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berakhir.
Orang nomor satu di Indonesia ini mengingatkan untuk tetap harus waspada dan tidak tergesa-gesa untuk menyatakan pandemi sudah selesai.
"Kalau untuk Indonesia saya kira, kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak harus tergesa-gesa, tidak usah segera menyatakan bahwa pandemi sudah selesai," kata Presiden Jokowi di Pintu Gerbang Gabus, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/9/2022).
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah yakin bahwa pandemi Covid-19 telah berakhir meski ia mengakui bahwa AS masih memiliki masalah dengan virus yang terus bermutasi itu.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa hanya WHO yang bisa memberikan pernyataan bahwa pandemi telah selesai.
"Pandemi ini kan terjadi di seluruh dunia, dan yang bisa memberikan 'statement' menyatakan pandemi selesai itu adalah WHO," ungkap Presiden.
Terlebih, saat ini masih ada beberapa negara yang kasus hariannya masih relatif tinggi sehingga perlu hati-hati.
"Saya kira hati-hati, ada di satu, dua negara yang COVID-nya mulai bangkit, naik, hati-hati, kehati-hatian yang harus diterapkan," tegas Presiden.
Pemerintah AS masih menetapkan Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat meski Joe Biden sudah mengatakan pandemi berakhir.
Baca Juga: Nih Nama Hacker Indonesia yang Masuk Kategori Orang Paling Berbahaya Dalam Dunia Cyber
Pejabat AS memperpanjang status darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 yang telah berlaku sejak Januari 2020 hingga 13 Oktober.
Hingga saat ini, lebih dari satu juta orang AS meninggal karena COVID-19. Bahkan data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan rata-rata kematian dalam tujuh hari terakhir mencapai lebih dari 400 orang. Meski pada sisi lain, sekitar 65 persen dari total populasi AS disebut telah divaksinasi lengkap.
Sedangkan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 sudah "di depan mata" dan bahwa dunia tidak pernah berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakhiri COVID-19. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Nih Nama Hacker Indonesia yang Masuk Kategori Orang Paling Berbahaya Dalam Dunia Cyber
-
Beda dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jokowi Belum Bisa Putuskan Pandemi Berakhir
-
Tol Cibitung-Cilincing yang Diresmikan Jokowi Tampak Melayang dengan Teknologi Pile Slab, Apa Itu?
-
Resmikan Tol Cibitung-Cilincing, Jokowi Ungkap Infrastruktur Indonesia Bersaing dengan Negara Lain
-
Terpopuler: Presiden AS Joe Biden Sebut Pandemi Covid-19 Berakhir, Hingga Nyeri yang Berbahaya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO