Desakan Ke Kapolri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta serius mengusut bisnis gelap judi online ini. Bukan justru berdalih tengah fokus menangani kasus pembunuhan Brigadir J alias Nopryansah Yosua Hutabarat dengan tersangka utama Ferdy Sambo.
Pengamat kepolisan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai sejauh ini belum terlihat keseriusan Polri membongkar praktik judi online dengan sandi kosorsium 303 Kaisar Sambo tersebut. Padahal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap adanya aliran transaksi judi online mencapai Rp155 triliun yang mengalir ke rekening anggota Polri, pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga.
"Tidak sesuai dengan jargon responsibilitas. Belum ada klarifikasi yang berarti terkait bagan konsorsium 303," kata Bambang kepada suara.com, Selasa (20/9/2022).
Polri menurut Bambang, tidak bisa berdalih tengah fokus menangani perkara pembunuhan Brigadir J untuk mengesampingkan isu kosorsium 303 Kaisar Sambo. Apalagi, dalam diagram yang beredar terdapat beberapa perwira menengah hingga perwira tinggi Polri yang diduga terlibat di dalamnya.
"Anggota Polri itu 430.000 orang, apakah semuanya hanya menangani kasus 338-340 (pembunuhan) FS (Ferdy Sambo) dan kawan-kawan saja? Kasus pembunuhannya sudah ditangani Dirtipidum, terkait indikasi TPPU pada konsorsium 303 harusnya juga bisa ditangani direktorat yang lain dari Bareskrim," ujar Bambang.
Bambang berpendapat jika dugaan bisnis gelap judi online dengan sandi kosorsium 303 Kaisar Sambo ini tidak segera diungkap, akan semakin mempersulit mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di bawah pimpinan Listyo. Sekaligus, dia menekankan kembali hal ini juga tidak sejalan dengan jargon responsibilitas Polri.
"Kasus FS dan turunannya ini adalah momentum, tinggal Kapolri mau memanfaatkan momentum ini untuk bersih-bersih Polri, atau membiarkan momentum ini hilang seiring waktu ? Ini akan terlihat pada kecepatan, responsibilitas dan transparansi tindakan dari Polri sendiri," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anggota Dewan Kritisi Brigjen Hendra Kurniawan Naik Jet Pribadi Diduga Milik Mafia Judi
-
Kapolri Diminta Waspada Serangan Balik Ferdy Sambo Diluar Proses Hukum
-
Lantang Kritik Kasus Ferdy Sambo, Susno Duadji Ngaku Kerap Diteror Tapi Tidak Takut: Kasus Ini Very Simpel
-
Polri Belum Juga Sidangkan Brigjen Hendra Kurniawan Jadi Sorotan Kompolnas
-
Sidang Etik 'Obstruction Of Justice' Kasus Brigadir J Tak Kunjung Tuntas, Kompolnas Minta Polri Tetap Fokus
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Jangan Takut Gagal, Kisah Reski Menembus Pendidikan Tinggi Lewat BIDIKSIBA PTBA
-
BPK Audit Kinerja MK dalam Penanganan PHPU 2024 Meski Raih Opini WTP
-
8 dari 10 Anak Indonesia Kekurangan DHA, Ini yang Perlu Diperhatikan Orang Tua
-
Wajah Lain Krisis Karhutla: Anak Terpapar Asap, Perempuan Lebih Berat Merasakan Beban
-
Tanpa Disadari, Teknologi Ini Diam-Diam Mengubah Cara Kita Menjalani Hari
-
KAMMI Minta Aksi AMPB 27 Agustus Ditahan, Khawatir Ditunggangi hingga Picu Kerusuhan
-
PALHI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT TPL, Minta Big Boss Diperiksa
-
KAMMI Tolak Aksi Warga Pati di DPR, Tetap Dukung RUU Perampasan Aset
-
Sumsel Makin Membara, 449 Hotspot Karhutla Mengintai Kesehatan Pernapasan Warga
-
Menkeu Siapkan Rp31 T untuk Pengalihan Status PPPK Paruh Waktu