Suara.com - Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terbaru dinamika politik jelang Pilpres 2024. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden menyatakan tak setuju jika wacana duet Prabowo Subianto dengan Joko Widodo atau Jokowi untuk Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan, pihaknya tidak hanya melakukan survei untuk mengukur elektoral capres-cawapres atau partai politik jelang Pemilu 2024, tapi juga soal isu terkini yang menjadi wacana.
Wacana yang sedang ramai memang soal isu Prabowo Subianto bakal berduet dengan Jokowi untuk Pilpres 2024. Namun, dalam survei mayoritas responden atau publik tidak setuju dengan hal itu.
"Ternyata mayoritas, 57 persen dari responden menyatakan menolak (wacana duet Prabowo-Jokowi)," kata Yunarto dalam paparannya diterima Suara.com, Kamis (22/9/2022).
Yunarto menilai dengan tingginya angka penolakan terhadap duet tersebut, justru jika duet dipaksakan malah akan menjadi sia-sia.
"Menurut saya kemungkinan besar akan kalah. Berat dengan angka penolakan sebesar 57 persen," tuturnya.
Lebih lanjut, Yunarto meminta agar pihak yang melontarkan wacana duet Prabowo-Jokowi agar mencari isu-isu lain yang lebih menarik.
"Jadi coba lah cari isu lain yang lebih menarik, karena isu yang kongkrit Prabowo-Jokowi ini pun ternyata tidak menarik bagi sebgain besar responden, lebih banyak yang menolak," tuturnya.
Adapun dari responden yang menyatakan setuju hanya 31,2 persen. Sementara itu ada 11,7 persen responden tidak jawab atau menyatakan tidak tahu.
Baca Juga: Survei SMRC: Puan Maharani Tidak Kompetitif untuk Maju Menjadi Calon Presiden
Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 6 September hingga 13 September 2022 dengan cara tatap muka. Responden merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu, yakni WNI berusia minimal 17 tahun.
Dalam proses pengumpulan data digunakan metode Multistage Random Sampling dengan jumlah sebanyak 1.220 responden. Adapun, Margin of error survei ini sebesar 2,82 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Berita Terkait
-
Survei Duet Puan- Anies Kalah dari Prabowo-Cak Imin, SMRC: Harus Realistis, Kalau Puan Maju Jadi nomor 1 Terlalu Berat
-
Survei SMRC: Jika Puan Maharani Jadi Cawapres Prabowo, Pasangan Anies-AHY Berpotensi Menang
-
Bukan Anies Baswedan Apalagi AHY, Aktivis Jaringan Islam Liberal Sebut Tokoh Potensial Pilpres 2024 Ganjar Pranowo
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
-
Menkeu Purbaya Mulai Tarik Pungutan Ekspor Biji Kakao 7,5 Persen
-
4 Rekomendasi HP 2 Jutaan Layar AMOLED yang Tetap Jelas di Bawah Terik Matahari
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
Terkini
-
PKS Siap Perkuat Bela Negara, Tawarkan Kerja Sama Pelatihan Komcad dengan Kemenhan
-
Mensesneg Ungkap Garuda hingga Pertamina Berpotensi Dipimpin WNA
-
SNDC Indonesia Belum Diserahkan Jelang COP30, Apa yang Sebenarnya Dipertimbangkan Pemerintah?
-
Di Sidang Praperadilan, Kuasa Hukum Persoalkan Delpedro Tak Pernah Diperiksa sebagai Calon Tersangka
-
Kejutan di Kemhan: Ucapan Ultah Prabowo dari Sjafrie dan Petinggi PKS! Ada Apa?
-
Deforestasi Dunia Naik Lagi: Kenapa Indonesia Ikut Kembali Jadi Sorotan?
-
Penasihat Hukum Pertanyakan Penetapan Tersangka Delpedro: Dalam Sehari Bisa Dapat Dua Alat Bukti?
-
Ojol Ditusuk di Radio Dalam saat Angkut Penumpang Gelap, Motifnya Masih Misterius!
-
BGN Sajikan Nasi Goreng Telur Spesial HUT ke-74 Presiden Prabowo kepada Siswa
-
Mensesneg: Kalau Butuh Skill dari WNA untuk Pimpin BUMN, Kenapa Tidak?