Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya jujur dan adil alias Jurdil. Pemilu masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.
Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (AHY).
"Selalu ada masalah dan kecurangan, baik kecurangan sistemik, terstruktur, dan masif," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamisn (22/9/2022).
Kendati begitu Fadli menganggap apa yang menjadi pernyataan SBY adalah hal yang sah sebagai suatu pendapat.
Lebih dari itu, Fadli menilai ada keinginan SBY untuk kembali ikut campur di Demokrat lewat pernyataan-pernyataan yang disampaikan Presiden ke-6 RI tersebut.
"Saya kira lebih kepada statement politik Pak SBY akan ikut campur tangan lagi dalam partainya. Menurut saya sah-sah saja," kata Fadli.
Diketahui SBY mengatakan bahwa dia telah mendengar dan mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur serta tidak adil.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ada atau tidak ada tudingan dari SBY, pemilu pasti diwarnai kecurangan.
Mahfud menyontohkan "pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan."
Baca Juga: Bawaslu Butuh Dukungan OKP dalam Mengawasi dan Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024
Mahfud mengatakan bahwa dia banyak tahu kecurangan -- pada pemilu era pemerintahan SBY -- karena waktu itu menjabat ketua Mahkamah Konstitusi.
Mahfud menyebut kecurangan yang terjadi bukan dilakukan pemerintah terhadap partai, tetapi antara pendukung partai.
"Lah, buktinya mereka menggugat ke MK atas hasil perolehan suara yang diperoleh partai lain. Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai," kata Mahfud.
Menurut Mahfud lain halnya dengan kecurangan yang terjadi di era Orde Baru. Di era itu, kecurangan terjadi secara vertikal karena melibatkan penguasa.
"Sekarang curangnya horizontal terjadi antar kelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu."
Sebelumnya SBY mengatakan bahwa dia telah mendengar dan mengetahui tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan karena itu dia "harus turun gunung menghadapi pemilu 2024".
Berita Terkait
-
Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilu 2024, KPU Lampung Gandeng Influencer
-
Fadli Zon: Cawapres Prabowo Tentu Harus Komplementer, Sosok Agamis dari Kalangan Sipil
-
Bawaslu Butuh Dukungan OKP dalam Mengawasi dan Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024
-
Mahfud MD Sebut Pemilu Era SBY Juga Banyak Kecurangan, Susi Pudjiastuti sampai Heran: Maksudnya Itu Biasa?
-
Ramai Bandingkan Era Jokowi dan SBY, Pakar Politik UGM: Jangan Sekadar Klaim tapi Tawarkan Alternatif
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
Terkini
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan
-
Tahu Kabar Dapat Rehabilitasi Prabowo Saat Buka Puasa, Eks Dirut ASDP Senang: Alhamdulillah