Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak mahasiswa agar berani melakukan aksi untuk menyikapi kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi yang dimaksud adalah ikut mengawasi penyaluran BLT BBM bagi warga yang terdampak.
Mantan Wali Kota Semarang ini pun menantang siapa mahasiswa yang berani untuk berpatisipasi dalam aksi merespons penyesuaian harga BBM dengan mengawasi penyaluran bantuan sosial alias bansos.
"Siapa yang berani turun untuk mengawasi penyaluran BLT?" tanya Ganjar Pranowo saat membuka FGD "Dinamika dan Strategi Menghadapi Dampak Pengalihan Subsidi BBM" di Semarang, Selasa (27/9/2022).
Ganjar sendiri mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan kritik ataupun masukan mengenai kenaikan harga BBM. Namun, fasilitas kritik yang diberikan berupa demonstrasi untuk mengecek pembagian BLT.
Alasan Ganjar memberikan tantangan ini karena sudah ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran BLT BBM. Salah satunya terjadi di wilayah Blora.
"Mahasiswa bisa mendampingi saat penyaluran, bentuknya demo juga," ajak Ganjar.
Ganjar mengamini jika kenaikan harga BBM bersubsidi pasti akan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan.
Sebagai contoh, perkiraan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran hingga penurunan konsumsi rumah tangga.
Sejumlah masalah tersebut, kata Ganjar, juga telah disiapkan langkah antisipasinya oleh pemerintah demi membantu masyarakat yang terdampak langsung. Termasuk pemberian subsidi.
Baca Juga: Ikuti Prosesi Penyematan Gelar Kesultanan Buton, Jokowi Diberikan Gelar Kehormatan
"Intervensi subsidi, tidak terlalu tinggi, tetapi secara psikologis membantu," ujar Ganjar.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa FGD yang membahas tentang dampak pengurangan subsidi BBM ini sudah digelar sebanyak 18 kali.
Lewat FGD ini, ia mengharapkan akan diperoleh solusi yang menyeluruh tentang kebijakan tersebut.
"Kepolisian akan selalu mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintah agar pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat selalu terjaga," tandas Ahmad Lutfhi. [ANTARA]
Tag
Berita Terkait
-
Ikuti Prosesi Penyematan Gelar Kesultanan Buton, Jokowi Diberikan Gelar Kehormatan
-
Ganjar Kembali Ingatkan Kepada Bupati dan Walikota Soal Pencegahan Korupsi
-
KIB Disebut Cuma Jadi Sekoci Ganjar, PAN: Kami Rekomendasikan Banyak Nama, Zulhas, Puan hingga Anies
-
4 Aktivitas yang Bisa Mendatangkan Cuan bagi Mahasiswa
-
Survei CSIS Ungkap Milenial Pilih Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Nomor Berapa?
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Deretan 'Dosa' Bupati Pati Sudewo: Tantang Warga, Pajak 250 Persen, Kini Kena OTT KPK
-
Stop 'Main Aman', Legislator Gerindra Desak Negara Akhiri Konflik Agraria Permanen
-
Detik-detik Mencekam Polisi Rebut Kaki Ibu dari Cengkeraman Buaya 3 Meter di Tarakan
-
Panas! Pengacara Nadiem Protes Muka Mengejek Jaksa: Kalau Bikin Kacau Sidang, Kita Hobinya
-
Bripda Rio dan Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Status WNI Otomatis Hilang
-
Bupati Pati, Sudewo Kena OTT KPK: Pemimpin yang Pernah Tantang Warganya Sendiri
-
Nadiem Makarim Bantah Pernah Balas Surat dari Google Soal Chromebook
-
Istana Jawab Ancaman Mogok: Perpres Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc di Meja Presiden Prabowo
-
Menkes Sentil Kebiasaan Orang RI Ngerasa Sehat Padahal Gula Tinggi: Itu Mother of All Diseases
-
Menkes Budi: 28 Juta Orang Indonesia Berpotensi Alami Masalah Jiwa, Layanan Kini Dibawa ke Puskesmas