Suara.com - Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe menyeret nama pejabat sementara Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.
Paulus Waterpauw dituding terlibat dalam proses penetapan tersangka Lukas Enembe di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Atas tudingan itu, ia lalu melayangkan somasi kepada kuasa hukum Lukas Enembe. Ia mengingatkan agar kuasa hukum Lukas tidak terlalu banyak berbicara hal-hal yang tidak berdasar.
“Kita sudah berikan somasi 2 kali 24 jam, mereka jawab apa? Kalau tidak kita akan laporkan pencemaran nama baik. Semua mengikuti mekanisme proses, artinya hak kami untuk menjawab,” tegas Waterpauw, Senin (26/9/2022).
Waterpauw mengaku prihatin dengan perilaku korup para pejabat di papua. Ia menyebut hal tersebut telah mencoreng nama baik Papua, sekaligus merusak generasi mudanya.
Siapakah sosok Paulus Waterpauw? Berikut ulasannya.
Profil Paulus Waterpauw
Paulus Waterpauw adalah putra asli Papua yang lahir di Fakfak pada 25 Oktober 1963. Meski lahir di Papua, ia menghabiskan masa mudanya di Surabaya untuk menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1987.
Setelah lulus dari Akademi Kepolisian, Paulus tak langsung pulang ke tanah kelahirannya di Papua. Ia ditugaskan di Ibu Kota Jawa Timur tersebut, tepatnya di Polresta Surabaya.
Karier Paulus di kepolisian berjalan mulus. Pada 2 Desember 1992, ia pindah tugas ke Polres Mojokerto dan menjabat sebagai Kasat Intelkam.
Pada Desember 1997, Paulus kembali pindah tugas. Kali ini ia keluar Pulau Jawa, tepatnya di Polda Kalimantan Tengah untuk menjabat sebagai Kasat Ops Puskadalops.
Paulus kembali ke Papua
Setelah bertahun-tahun bertugas di sejumlah daerah, pada 2002 ia akhirnya kembali menginjak tanah Papua dan bertugas disana sebagai Kapolres Mimika.
Jabatan itu tak lama ia emban, sebab setelah itu ia ditugaskan untuk menjadi Kapolres Jayapura. Pada 2014 ia berhasil meraih posisi tertinggi di kepolisian Papua Barat sebagai Kapolda.
Dan setahun kemudian ia menjadi Kapolda Papua. Lalu pada 2017 ia terbang ke Sumatera Utara untuk menjadi Kapolda Sumatera Utara.
Berita Terkait
-
Trending Topik! Es Teh Indonesia Milik Nagita Slavina Somasi Netizen Akibat Komplain yang Dianggap Merugikan
-
Mendagri Tito Karnavian Disebut Dendam Pada Gubernur Lukas Enembe, Hingga Ditetapkan Tersangka KPK
-
Usai Jokowi, MAKI Berharap AHY dan SBY Turut Himbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK
-
Menilik Jejak Perjalanan Lukas Enembe ke Luar Negeri yang Dibongkar MAKI, Berkelana ke 7 Negara
-
Kasus Lukas Enembe, KPK Panggil Mahasiswa Hingga Direktur Asia Cargo Airline
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden