Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengkritik sikap Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar yang tak kunjung meminta maaf setelah insiden pelarangan masuk Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso oleh Pamdal DPR RI.
Padahal, Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengemukakan, pihaknya sudah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang diterima Sugeng. Mengingat niat Sugeng datang ke DPR untuk memenuhi undangan MKD pada Senin (26/9/2022) kemarin.
"Kami MKD DPR sudah meminta maaf. Pak Sekjen tuh kita nggak dengar beliau minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bahkan saya mendengar katanya beliau menolak meminta maaf," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Seharusnya, menurut Habiburokhman, permintaan maaf itu perlu disampaikan, terlepas benar atau salah.
"Ini gimana sih sense of crisis-nya kita sebagai pelayan masyarakat. Mau lepas benar atau salah secara aturan tapi ya prinsip ada orang sudah kecewa, merasa tidak nyaman, orang yang mau membantu kerja-kerja DPR. Kita mau dalami lagi dengan Pak Sekjen," kata Habiburokhman.
Diketahui, MKD menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Indra pada Rabu (28/9/2022) siang. Sebelumnya, pemanggilan direncanakan pada Selasa (27/9/2022) siang namun batal dilakukan.
Terpisah, di dalam rapat MKD yang dihadiri Indra, Habiburokhman kembali mengingatkan agar Indra tidak gengsi dan sebaiknya melakukan permintaan maaf.
"Kita salah biasa gak ada masalah, tapi kalau ini apalagi terkait dengan pelayanan publik. Saran saya pak sekjen begitu ada kesalahan gapapa kita minta maaf. Emang kenapa, apa gengsinya kita minta maaf?" kata Habiburokhman kepada Indra di sidang MKD.
Habiburokhman mengatakan sampai detik ia menyarankan hal tersebut, ia tidak kunjung mendengar permintaan maaf dari Indra atas tindakan Pamdal melarang masuk Ketua IPW di gerbang depan pada Senin kemarin.
Padahal ditegaskan Habiburokhman bahwa MKD tidak sungkan-sungkan untuk meminta maaf.
"Nggak apa-apa kita minta maaf. Apalagi memang menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang di bawah kendali kita," kata Habiburokhman.
Sebelumnya Habiburokhman mengatakan pihaknya telah menegur keras Pamdal yang melarang masuk Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melalui gerbang depan Gedung DR/MPR RI.
Selain menegur, MKD berencana memanggil Sekjen DPR RI Indra Iskandar dalam waktu dekat. Pemanggilan itu merupakan buntut pelarangan masuk Sugeng. Habiburokhman mengatakan pemanggilan terhadap Indra akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR terlebih dahulu.
"Makanya Pamdal yang bertugas saya panggil dan saya tegur keras. Saya juga akan panggil Sekjen DPR dalam waktu dekat ini terkait prosedur masuknya tamu DPR ini," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).
Menurut Habiburokhman mekanisme penerimaan tamu melalui gerbang depan perlu dievalusi. Apalagi dalam kasus Sugeng, diketahui ia telah mengantongi surat undangan untuk hadir yang ditandatangani Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua